Batam, inikepri.com – Anggota DPD RI, Ria Saptarika, melaksanakan reses di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (13/10/2020). Dalam kesempatan itu, dibahas terkait kekurangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, mengatakan bahwa Pemko Batam butuh 13.432 pegawai. Namun, yang dipenuhi baru 5.663 orang, masih kurang 7.769 pegawai.
“Dari total pegawai itu, paling banyak guru dan tenaga kesehatan,” ujar Jefridin.
Jefridin melanjutkan, untuk memenuhi kekurangan itu, Pemko Batam menerima honorer. Untuk jumlah honorer ini sebanyak 6.515 orang. Meski sudah menerima honorer, namun masih terdapat kekurangan 1.254 orang.
“Kita sampaikan ini semoga bisa dibawa Pak Ria ke tingkat pusat agar ada penambahan kuota pegawai untuk Batam,” ujarnya.
Jefridin juga menuturkan, untuk honorer saat ini tak bisa menempati jabatan sehingga kekurangan pegawai sangat terasa. Untuk itu, ia pun meminta DPD membawa aspirasi tersebut ke pusat agar permasalahan ini bisa diselesaikan.
“Kita juga sudah ada penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Meski sudah dinyatakan 110 orang lulus tapi belum bisa diterapkan karena juklak dan juknis belum sampai ke daerah. Kita harapkan Pak Ria juga membawa aspirasi dari daerah ini,” kata dia.
Di lokasi sama, Penjabat sementara (Pjs) meminta semua permasalahan tingkat daerah untuk disampaikan ke anggota DPD. Ia mengaku hal tersebut sebagai peluru bagi anggota DPD untuk berjuang di tingkat nasional.
“Apa yang kita sampaikan ini bersifat aspirasi daerah. Boleh juga dibangun tim demi penguatan SDM,” kata dia.
Sementara itu, Anggota Komite III DPD RI, Ria Saptarika menampung semua yang disampaikan. Untuk reses kali ini, selain bertatap muka langsung, juga ada enam poin pertanyaan yang diajukan secara tertulis. Enam pertanyaan tersebut terpusat terkait kepegawaian, khususnya tentang PPPK. Salah satu pertanyaan itu mengenai jabatan apa saja di Pemko yang bisa diduduki PPPK.
“Kata kunci dari yang didapat dalam reses ini bahwa saya butuh peluru. Sebagai anggota DPD, kita tahuya aman aman saja, namun dengan adanya masalah di daerah inilah yang memang diperlukan ketika bertemu menteri ada modal untuk disampaikan dan diselesaikan,” kata mantan Wakil Wali Kota Batam tersebut. (RBP)
