INIKEPRI.COM – Pemerintah saat ini sedang merancang pembangunan proyek Jembatan Batam-Bintan. Jembatan tol sepanjang 9 kilometer ini nantinya akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Sebelum Jembatan Batam-Bintan ini, dulunya juga ada rencana pembangunan jembatan Selat Sunda. Apa ya bedanya Jembatan Batam-Bintan dan Jembatan Selat Sunda ini?
Baca Juga: Jembatan Batam-Bintan Bakal Dikenakan Tarif, Dirancang dengan Standar Tol
Dikutip dari pemberitaan detikcom periode 2016 lalu, jembatan ini rencananya dibangun sepanjang 27 kilometer. Namun proyek dihentikan karena diprediksi terlalu mahal, biaya pembangunannya ditaksir mencapai Rp 160 triliun.
Beberapa kalangan menyebut jika dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur pada sejumlah daerah di Indonesia. Perbandingannya saat itu pembangunan Tol Trans Sumatera menelan biaya Rp 100 triliun dengan panjang 1.000 km, sedangkan JSS 27 km Rp 160 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat menyebut, jika JSS belum saatnya dibangun. Proyek ini bisa dibangun sekitar 10-15 tahun. Karena pembangunan JSS bisa mengesankan adanya ketimpangan pembangunan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.
Sedangkan untuk Jembatan Batam-Bintan ini akan menghubungkan Batam – Tanjung Sauh dan Tanjung Sauh-Bintan. Nantinya untuk pembangunan Batam ke Tanjung Sauh sekitar 2 km akan dibiayai pemerintah, sementara untuk Tanjung Sauh ke Bintan dibangun oleh swasta melalui skema lelang.
Proyek ini sebenarnya sudah didesain sejak 2005 lalu dan diperbarui tahun 2010. Namun terjadi perubahan desain karena jembatan akan menjadi jalan tol alias pengendara yang melintasi harus membayar.
Mulai dari lebar jembatan yang sebelumnya 28 meter diubah menjadi 33 meter. Dengan jembatan ini maka rencana pembangunan pelabuhan peti kemas di Tanjung Sauh dan shelter di pulau Bintan bisa berjalan dengan target pengerjaan selesai pada 2024 mendatang
Selain itu pembangunan jembatan ini juga diharapkan bisa meningkatkan konektivitas di wilayah Kepulauan Riau dengan mengurangi waktu tempuh dan juga biaya transportasi orang dan barang. Dengan skema KPBU ini diharapkan menjadi cara terbaik untuk mewujudkan pembangunan suatu wilayah atau daerah tanpa membebani anggaran negara. (ER/Detik)
