INIKEPRI.COM – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menginginkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri memiliki kebijakan sendiri dalam mengatur stok beras sebagai upaya menekan impor.
“Kebijakan untuk mengatur beras yang dibagikan sebagai bantuan sosial harus beras lokal. Walaupun Kepri bukan penghasil beras, setidaknya dapat ikut berpartisipasi membantu daerah-daerah yang mengalami surplus beras, sehingga dapat terserap,” kata Muhadjir Effendy dilansir dari ANTARA, Jumat 13 Agustus 2021.
Ia mengatakan bukan berarti beras harus diproduksi di Kepri, tetapi memanfaatkan beras lokal dari provinsi lain, terutama yang memiliki surplus beras, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Dalam kunjungan kerjanya itu Muhadjir melihat langsung perkembangan penyaluran beras, ketersediaan stok dan kelayakan beras untuk bantuan sosial di Gudang Bulog Tanjungpinang.
“Untuk kemasan dan ketersediaan stok sudah baik dan dikemas dalam plastik 5 kilogram, sehingga aman dari kemungkinan rusak terkena hujan, karena beras sangat sensitif terhadap air,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Menko Muhadjir juga berpesan agar Bulog berhati-hati, jangan sampai beras bantuan sosial yang disalurkan tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat.
“Jika ada masyarakat yang komplain terhadap beras bansos, harus direspons sesegera mungkin oleh Bulog sebagai penyedia dan Pos Indonesia sebagai penyalur,” pungkasnya. (ET/ANTARA)
