Ribuan Kapal China Masuki Natuna, Ganggu Tambang RI!

- Publisher

Selasa, 14 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(Foto: Istimewa)

(Foto: Istimewa)

INIKEPRI.COM – Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyebutkan bahwa ada ribuan kapal milik Vietnam dan China yang masuk perairan Natuna, dekat Laut China Selatan.

Kapal-kapal tersebut, dianggap mengganggu aktivitas pertambangan kapal Nasional.

Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut Laksda S. Irawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/9/2021).

“Kalau kita lihat di pantauan radar atau pantauan dari Puskodal kami, sampai saat ini di daerah overlapping itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal-kapal Vietnam, pantauan radar, termasuk kapal-kapal coast guard China,” kata Irawan, dilansir dari CNBCINDONESIA, Senin (13/9/2021).

BACA JUGA:  Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara

Begitu dilihat kasat mata ataupun langsung pengamatan udara, itu bahkan sampai ratusan, mungkin ribuan kapal yang ada di sana,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Irawan juga menyebut ada ratusan atau ribuan kapal China dan Vietnam yang memasuki perairan Indonesia di Natuna Utara. Kapal-kapal tersebut tidak terdeteksi radar.

Bakamla mengetahui itu semua lewat pandangan mata berkat patroli yang dilakukan di sekitar perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan.

BACA JUGA:  Cadangan Devisa Indonesia di Juli 2023 Mencapai 137,7 Miliar Dolar AS

“Kapal coast guard China pun masih mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah [Kementerian] ESDM,” kata Irawan.

Sejauh ini, Irawan mengatakan Bakamla memiliki keterbatasan armada untuk menjaga perairan Indonesia. Patroli juga bisa dilakukan berkat meminjam dari TNI. Salah satunya pesawat.

“Kami kerja sama dengan Kogabwilhan, khususnya wilayah Natuna Utara ini, kami ke Kogabwilhan I dan TNI AU untuk kita melaksanakan kerja sama pemantauan udara,” kata dia.

BACA JUGA:  Anggota DPR Bicara Pengganti Kapolri Idham Azis: Fadil Imran, Nana Sudjana atau Listyo Sigit?

Irawan lalu meminta dukungan DPR terutama Komisi I agar Bakamla bisa lebih baik dalam menjalani tugas pengawasan wilayah perairan Indonesia.

Ia menyebut Bakamla hanya memiliki 10 kapal. Kapal-kapal itu belum bisa beroperasi penuh meski kondisi perairan sekitar Laut China Selatan dan Natuna Utara masih sangat dinamis.

“Ini harus kita waspadai bersama. Dari RDP ini, mudah-mudahan ada suatu keputusan, jalan keluar, bantuan dari Komisi I untuk kedaulatan kita tidak bisa diinjak-injak oleh mereka itu,” tuturnya. (AFP/CNBCINDONESIA)

Berita Terkait

Terungkap! Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, Bagaimana Nasib Habitat Badak Jawa?
CPNS 2026 Segera Dibuka, Cek Jadwal Pendaftaran, Portal SSCASN dan Jumlah Formasi
Ada Bantuan Rp100 Juta untuk Pesantren! Cek Jenis Program dan Cara Pengajuannya
Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Kembali Dibuka pada 2027, Akademisi Sebut Kemunduran Pendidikan
Pajak Pembalut Digugat ke MK, Perempuan Soroti Beban Ekonomi dan Keadilan
Mudah dan Praktis! Perpanjang STNK Tahunan Kini Bisa Lewat HP, Simak Syarat dan Langkahnya
KABAR BAIK! Pendaftaran CPNS 2026 Direncanakan Dibuka November, Siapkan KK hingga Ijazah
Polri Keluarkan Aturan Tegas! Personel Dilarang Nge-Vape, Berlaku di Dalam dan Luar Kantor

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 11:01 WIB

Terungkap! Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, Bagaimana Nasib Habitat Badak Jawa?

Minggu, 15 November 2026 - 08:30 WIB

CPNS 2026 Segera Dibuka, Cek Jadwal Pendaftaran, Portal SSCASN dan Jumlah Formasi

Kamis, 12 November 2026 - 08:03 WIB

Ada Bantuan Rp100 Juta untuk Pesantren! Cek Jenis Program dan Cara Pengajuannya

Kamis, 12 November 2026 - 07:45 WIB

Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Kembali Dibuka pada 2027, Akademisi Sebut Kemunduran Pendidikan

Rabu, 11 November 2026 - 11:42 WIB

Pajak Pembalut Digugat ke MK, Perempuan Soroti Beban Ekonomi dan Keadilan

Berita Terbaru