Pemerintah Daerah Harus Peka Kondisi Masyarakat Saat Ini
INIKEPRI.COM – Sebagai bentuk mempertajam indikator serta target kinerja program Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, Pemerintah Kota Batam menggelar Forum Perangkat Daerah.
Forum tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Batam HM Rudi bersama Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto serta unsur muspida Kota Batam di lantai 4 Gedung Pemerintah Kota Batam, Senin (27/2/2023) pagi.
Dalam sambutannya, Wali Kota Batam HM Rudi menyampaikan Forum Perangkat Daerah merupakan forum strategis bagi seluruh Perangkat Daerah, untuk membahas dan menyepakati secara objektif RKPD dengan memperhatikan hasil-hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman usulan prioritas pembangunan daerah.
BACA JUGA:
Ciptakan SDM Industri Unggul, Ketua DPRD Batam Dorong Peningkatan Pelatihan Keterampilan
Lanjutnya, Wali Kota menyampaikan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam adalah peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pembangunan daerah.
Merespon hal tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengatakan bahwa pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini menjadi penting, mengingat forum ini menjadi langkah serius dalam mendiskusikan berbagai usulan yang dihasilkan melalui RKPD di berbagai kecamatan untuk nantinya disinkronkan dengan prioritas dan pagi Indikatif RKPD.
Keluaran dari forum ini, nantinya akan memuat program dan kegiatan yang akan menjadi Renja Akhir Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.
“Atas nama pimpinan DPD Kota Batam, kami berharap tujuan utama dari forum ini nantinya bisa tercapai. Yakni bisa mengakomodir aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan sehingga nantinya bisa mewakili kepentingan seluruh masyarakat Batam,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.
Pria yang akrab disapa Cak Nur ini pun menegaskan aspirasi yang dimaksud adalah aspirasi dalam perspektif perencanaan partisipasi maupun perencanaan teknokratik.
BACA JUGA :
Waspadai Kenaikan Harga, Ketua DPRD Batam Ajak Lintas Sektoral Turut Mengendalikan Inflasi Daerah
Sebagaimana diketahui, dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
Dan dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah Pemerintah Daerah meminta adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah; penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; musyawarah perencanaan pembangunan daerah di kecamatan; dan musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten/kota
“Dengan demikian, RKPD yang ditetapkan nanti diharapkan bisa memenuhi prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab,” tegas Cak Nur.
Pihaknya juga memberikan catatan penting terkait RKPD yang disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, pengangguran hingga pengawasan. Dan menjadi satu bagian yagn tidak bisa dipisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD.
Yakni, pertama, dasar penyusunan RKPD harus berbasis pada realitas kondisi masyarakat Batam saat ini. Artinya, Pemerintah Daerah harus peka dan sensitif dalam membaca suasana kebatinan masyarakat Kota Batam.
BACA JUGA :
Ketua DPRD Batam Apresiasi Pembagian Paket Sembako di Vihara Bodhi Marga
“Kita harus bisa mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana permasalahan yagn sangat substansi dan dihadapi masyarakat Batam saat ini dan ke depannya,” terangnya.
Kedua, penyusunan ketepatan menentukan tema dan prioritas pembangunan Kota Batam. Sehingga kemampuan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menentukan thema dan prioritas pembangunan menjadi sangat penting.
“Kami atas nama DPRD Kota Batam sangat berharap dan meminta agar bisa memprioritaskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan tingkat ketermanfaatan dan kepentingan masyarakat Batam,” tegasnya.
Ketiga, tambahnya, meminta adanya keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan. Dan Keempat, DPRD Batam menilai potensi pendapatan asli daerah masih belum dioptimalkan. Mengingat, sejak awal DPRD Batam meminta agar sistem pemungutan pajak daerah harus terus diperbaharui dan pemutakhiran data wajib pajak daerah harus dilakukan secara periodik.
“Kami berharap, forum ini bisa memberikan nilai positif dalam sebuah bidang. DPRD Batam mengajak mari tetap semangat dalam memajukan Kota Batam. Mari hidup harmoni dalam kebersamaan. Mari Jaga Persatuan, karena persatuan dan kesatuan adalah modal bagi kita semua,” tutupnya.(MIZ)
