INIKEPRI.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kepercayaan investor, baik investor asing maupun domestik, terhadap Pemerintah RI dan APBN masih sangat kuat.
Menurut Menkeu, kepercayaan investor salah satunya terungkap dari adanya incoming bid (penawaran yang masuk) saat lelang Surat Utang Negara (SUN) yang dilakukan pada 18 Maret 2025.
Untuk diketahui, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa, 18 Maret 2025 melakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan di BEI pada pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) yang dipicu penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai 5%.
Hal ini dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat. Perdagangan akan dilanjutkan pukul 11:49:31 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan.
“Hari ini dinamika pasar saham cukup tinggi. Namun di tengah dinamika dari pasar saham yang cukup tinggi itu, kinerja dari lelang surat utang atau SUN pada hari ini justru menunjukkan hasil yang sangat baik. Penawaran yang masuk atau kita sering sebut incoming bid sangat kuat ini artinya kepercayaan investor masih kuat terhadap pemerintah dan APBN,” kata Menkeu di Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Menkeu menambahkan, jika para investor tidak memiliki kepercayaan terhadap pemerintah dan APBN, tentu mereka tentu tidak ikut dalam incoming bid.
“Jadi, kepercayaan investor tergambarkan dari incoming bid yang sangat baik yaitu mencapai Rp61,75 triliun. Incoming bid ini 2,38 kali lipat dari target indikatif minggu ini yaitu sebesar Rp26 triliun,” ujar Menkeu.
Sri Mulyani menuturkan, Kementerian Keuangan menargetkan dari lelang SUN ini mendapatkan Rp26 triliun namun tawaran yang masuk adalah Rp61,75 triliun atau 2,38 kali lipat.
Incoming bid ini tersebut juga berasal dari investor asing yang juga menunjukkan tingkat yang kuat ini menggambarkan bahwa invest asing memiliki kepercayaan tinggi terhadap APBN 2025.
“Incoming bid yang berasal dari investor asing mencapai Rp13,95 triliun. Ini artinya komposisi dari investor asing terhadap total bid yang masuk yaitu Rp61,75 triliun tadi mencapai 22,59%,” ungkap Menkeu.
IHSG Membaik
Pada perdagangan sesi pertama hari ini, Rabu, 19 Maret 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat sebesar 1,55% ke level 6.647,44, setelah dibuka pada level 6.545,85.
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyebut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) per Selasa (18/3) pukul 14.00 WIB sudah mulai membaik usai sempat ditutup anjlok 7 persen pada perdagangan sesi I pukul 12.00 WIB.
“Saat ini sudah pembukaan dari trading halt, perdagangan sudah seperti biasa, bahkan sudah membaik, ya pada saat penutupan ada di angka 6 persen, sekarang sudah lebih baik,” ucap Iman, Selasa (18/3/2025).
Mengenai sentimen yang mempengaruhi IHSG ambruk, Iman mengaku penurunan IHSG sudah terjadi sejak bulan Februari 2025. Katanya, sentimen dari luar negeri paling mendominasi penurunan IHSG hari ini.
“Jadi bukan hal yang wajar beberapa memang isu isu global terjadi, beberapa hal juga terjadi mereka sedang wait and see,” kata Iman.
Dilanjutkannya, salah satunya sentimen terhadap update kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. “Hari ini penurunannya sebagian besar asing, mereka ngeliat update terjadi oleh Donald Trump ini menjadi salah satu dampak indeks kita,” ujar Iman.
Analis Bahana Sekuritas, Satria, memaparkan bahwa IHSG mengalami tekanan hebat pada perdagangan kemarin dengan anjlok hingga 7%, sehingga memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) untuk ketiga kalinya dalam 15 tahun terakhir, setelah kejadian serupa pada 2011 dan 2020.
Berbeda dengan pemicu sebelumnya yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, aksi jual kali ini didorong oleh sentimen domestik. Hal ini terlihat dari mayoritas indeks saham regional yang justru ditutup menguat pada 18 Maret.
Menurutnya, tekanan jual ini tidak sepenuhnya berasal dari investor asing. Net sell asing sebesar Rp2,57 triliun (USD157 juta) yang tercatat kemarin sebenarnya masih tergolong kecil dibandingkan standar IHSG dan seharusnya tidak cukup untuk memicu circuit breaker. Sebagai perbandingan, investor asing hanya menarik dana sekitar Rp0,3 triliun dari saham BBRI kemarin, jauh lebih kecil dibandingkan net sell asing saham perbankan yang mencapai Rp37 triliun sepanjang tahun lalu.
Satria menambahkan, kekhawatiran terhadap kebijakan moneter dan fiskal tampaknya berlebihan, mengingat pasar obligasi dan nilai tukar rupiah tetap stabil meskipun IHSG mengalami tekanan.
“Jika investor asing benar-benar khawatir terhadap independensi Bank Indonesia, kondisi APBN, atau rumor pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani, maka dampaknya seharusnya lebih dulu terlihat pada kenaikan yield obligasi dan pelemahan rupiah—bukan di pasar saham,” ujar Satria.
Satria menjelaskan, aksi jual besar-besaran di saham “konglomerat” menjadi pemicu utama anjloknya IHSG. Saham-saham ini mencatatkan volume penjualan yang tinggi sejak sesi pagi, sebelum tekanan jual meluas ke saham perbankan unggulan (blue-chip). “Karena memiliki bobot besar dalam IHSG dan banyak dimiliki oleh investor ritel, pelemahan saham-saham ini berdampak signifikan terhadap pergerakan indeks dan sentimen pasar secara keseluruhan, hingga memicu likuidasi paksa dan margin call,” kata Satria.
Langkah OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan atau buyback saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Kebijakan ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak 19 September 2024 mengalami tekanan yang diindikasikan dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) per 18 Maret 2025 sebesar 1.682 poin atau minus 21,28 persen dari Highest to Date.
“Berkenaan dengan kondisi tersebut di atas, maka OJK menetapkan status kondisi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g POJK Nomor 13 Tahun 2023 (POJK 13/2013) sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Kebijakan buyback saham tanpa RUPS ini sudah disampaikan kepada Direksi Perusahaan Terbuka melalui surat resmi OJK tertanggal 18 Maret 2025.
Inarno mengatakan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan di pasar dan bisa mengurangi tekanan serta merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Pasar Modal yang diselenggarakan 3 Maret 2025 lalu.
Sesuai pasal 7 POJK 13/2023, dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, Perusahaan Terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham tanpa memperoleh persetujuan RUPS.
Pelaksanaan pembelian kembali saham karena kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan juga wajib memenuhi ketentuan POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Sementara itu, penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku sampai dengan enam bulan setelah tanggal Surat yang dikeluarkan oleh OJK.
Opsi kebijakan buyback saham tanpa RUPS ini merupakan salah satu kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh OJK di Sektor Pasar Modal dan pada praktiknya dapat memberikan fleksibilitas bagi Emiten untuk menstabilkan Harga Saham dalam Kondisi Volatilitas Tinggi dan meningkatkan kepercayaan investor.
Penulis : RBP
Editor : IZ
