Audiensi Bersama Menkeu Purbaya, Gubernur Ansar Berikan Masukan Terkait Dana Transfer ke Daerah

- Publisher

Rabu, 8 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Ansar Ahmad bersalaman dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Lantai 3 Kementrian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025). Foto: INIKEPRI.COM/Humas Kementrian Keuangan RI

Gubernur Ansar Ahmad bersalaman dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Lantai 3 Kementrian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025). Foto: INIKEPRI.COM/Humas Kementrian Keuangan RI

INIKEPRI.COM – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan beberapa masukan kepada Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terkait alokasi dana transfer pusat ke Provinsi Kepri.

“Berkurangnya alokasi dana transfer pusat ke Provinsi Kepri tahun 2026 menjadi Rp1,467 triliun atau berkurang sebesar Rp534 miliar dari alokasi tahun 2025 sebesar Rp2,001 triliun memberikan dampak yang sangat berat sekali bagi APBD,” demikian disampaikan Gubernur Ansar Ahmad dalam audiensi seluruh Gubernur di Indonesia bersama Menteri Keuangan di Gedung Djuanda Lantai 3 Kementrian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Selas

Pengurangan dana transfer pusat berdampak pada postur APBD Provinsi Kepri pada tahun 2026. APBD Provinsi Kepri tahun 2026 yang semula dirancang sebesar Rp3,967 triliun harus dilakukan penyesuaian menjadi Rp3,471 triliun.

BACA JUGA:  Ekonomi Stabil, Pariwisata Kepri Tetap Unggul di Tengah Tantangan Inflasi

Penurunan besaran APBD akibat berkurangnya dana transfer pusat ke daerah diungkapkan Gubernur Ansar berdampak pada keberlanjutan pembangunan dan perekonomian di daerah.

“Terus terang saja rata-rata di seluruh daerah dengan adanya penurunan alokasi dana transfer ke daerah ini, pemerintah daerah harus memangkas dan menunda berbagai program pembangunan. Bahkan bisa juga berdampak pada penyesuaian tambahan penghasilan pegawai (TPP). Untuk itu Pemerintah Pusat dalam menetapkan alokasi dana transfer ke daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan, serta kemampuan fiskal daerah, ” ungkap Gubernur Ansar kepada Menkeu Purbaya yang memimpin jalannya pertemuan tersebut.

BACA JUGA:  Langit Kepri Didominasi Awan Tebal Hari Ini, Hujan Ringan Berpotensi Dini Hari

Sebelumnya, Gubernur Ansar Ahmad dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUA PPAS digelar DPRD Kepri, Senin (6/10/2025) menyampaikan proyeksi APBD Kepri Tahun 2026 dan penurunan biaya transfer pusat ke Provinsi Kepri.

Melaui Rancangan KUA PPAS APBD Kepri 2026, Gubernur berharap dilakukan pembahasan penyesuaian dana transfer pada pendapatan agar anggaran sehingga dapat digunakan maksimal dalam pembangunan daerah.

“Dana transfer harus dipergunakan secara cermat dan tepat,” tegasnya.

BACA JUGA:  Realisasi APBD Tahun 2022 Meningkat Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Ansar juga menekankan KUA PPAS difokuskan pada tiga peningkatan akselerasi pembangunan, yakni akselerasi pembangunan ekonomi yang berbasis maritim, akselerasi pembangunan pemerataan infrastruktur wilayah serta akselerasi pembangunan reformasi birokrasi dalam sinergitas program pembangunan antar wilayah.

Pemerintah Provinsi Kepri ditegaskan Gubernur Ansar akan mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Dana APBD 2026 nantinya ditekankan Ansar harus pula mengakomodir pemenuhan belanja wajib, belanja fungsi daerah seperti pendidikan, kesehatan pelayanan serta pemenuhan belanja pegawai, penurunan angka kemiskinan, memberikan dukungan pada program Asta Cita Presiden, serta rogram-program nasional di daerah.

Penulis : RBP

Editor : IZ

Berita Terkait

BRIN Bongkar Fakta Baru Natuna: Bukan Sekadar Perbatasan, Tapi Simpul Peradaban Maritim Asia Tenggara
Disparbud Batam Panggil Manajemen Luxor Spa, Soroti Promosi Wanita Berbikini dan Pakaian Seksi di Media Sosial
Amsakar-Li Claudia Gaspol Jalan Lingkar Batam, Tiga Koridor Baru Disiapkan Pecah Kemacetan
Di Tengah Polemik KKMP Tutup, Pemko Batam Pastikan 16 Koperasi Merah Putih Sudah Rampung Dibangun
Pemkab Natuna Pangkas Ribuan Penerima BPJS Gratis, Bantuan Kini Diprioritaskan untuk Warga Miskin
Amsakar-Li Claudia Ultimatum OPD: 15 Program Prioritas Tak Boleh Lagi Jalan di Tempat
Investasi Moncer, Daya Saing Belum Maksimal: Mengapa Batam Tak Masuk 10 Besar IDSD 2025?
Luar Biasa! Tim Futsal MAN Karimun Bawa Pulang Tiga Prestasi Sekaligus di HPMTBK Cup 2026

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 07:58 WIB

BRIN Bongkar Fakta Baru Natuna: Bukan Sekadar Perbatasan, Tapi Simpul Peradaban Maritim Asia Tenggara

Selasa, 28 Juli 2026 - 07:13 WIB

Disparbud Batam Panggil Manajemen Luxor Spa, Soroti Promosi Wanita Berbikini dan Pakaian Seksi di Media Sosial

Selasa, 28 Juli 2026 - 06:49 WIB

Amsakar-Li Claudia Gaspol Jalan Lingkar Batam, Tiga Koridor Baru Disiapkan Pecah Kemacetan

Senin, 27 Juli 2026 - 14:00 WIB

Di Tengah Polemik KKMP Tutup, Pemko Batam Pastikan 16 Koperasi Merah Putih Sudah Rampung Dibangun

Senin, 27 Juli 2026 - 12:11 WIB

Amsakar-Li Claudia Ultimatum OPD: 15 Program Prioritas Tak Boleh Lagi Jalan di Tempat

Berita Terbaru