INIKEPRI.COM – Pemerintah Kabupaten Natuna mulai mematangkan arah kebijakan hibah dan bantuan sosial (bansos) untuk Tahun Anggaran 2026. Pembahasan tersebut digelar dalam rapat di Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Selasa (5/5/2026), yang dipimpin langsung oleh Cen Sui Lan.
Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Jarmin, Sekretaris Daerah, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Agenda ini menjadi langkah awal untuk memastikan penyaluran hibah dan bansos ke depan berjalan lebih tertib, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pembahasan diawali dengan pemaparan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) terkait mekanisme penganggaran, ketentuan administrasi, hingga landasan hukum yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program.
Dalam arahannya, Cen Sui Lan menekankan bahwa hibah dan bantuan sosial tidak boleh disalurkan secara sembarangan. Ia meminta seluruh OPD memastikan setiap program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Ia juga menegaskan pentingnya proses verifikasi dan pengawasan yang ketat terhadap setiap usulan bantuan.
Menurutnya, tanpa kontrol yang baik, program yang seharusnya membantu masyarakat justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“Setiap program hibah dan bantuan sosial harus jelas manfaatnya. Penyalurannya harus tepat sasaran, bisa dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Cen dalam rapat tersebut.
Sejumlah OPD turut menyampaikan usulan program prioritas. Dinas Sosial, misalnya, menekankan bantuan bagi lansia dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebagai fokus utama perlindungan sosial.
Sementara itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengusulkan dukungan hibah untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.
Dari sektor pendidikan, muncul usulan hibah untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Pulau Seluan, yang sebelumnya menjadi aspirasi masyarakat saat kunjungan kerja pemerintah daerah.
Adapun dari sektor kesehatan, Dinas Kesehatan mengajukan dukungan hibah bagi Palang Merah Indonesia (PMI) guna memperkuat kegiatan donor darah serta peningkatan sarana pelayanan kemanusiaan.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap pedoman hibah dan bansos Tahun Anggaran 2026 dapat disusun lebih sistematis, transparan, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat akuntabilitas anggaran daerah, agar setiap rupiah yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat bagi publik.
Penulis : RP
Editor : IZ
