INIKEPRI.COM – Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Gugus Tempur Laut (Guspurla) Komando Armada I TNI Angkatan Laut memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan nelayan menyusul laporan dugaan keberadaan kapal ikan asing (KIA) di perairan Laut Natuna Utara.
Bupati Natuna Cen Sui Lan mengatakan pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan antara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Natuna dan perwakilan nelayan dengan sejumlah instansi terkait, seperti Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Guspurla Koarmada I, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, serta unsur terkait lainnya.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Natuna pada Rabu (10/6/2026) itu bertujuan menyamakan persepsi antara nelayan dan aparat berwenang guna menciptakan aktivitas penangkapan ikan yang aman dan nyaman.
“Meski Natuna tidak memiliki kewenangan di wilayah laut, bukan berarti kami lepas tangan. Karena itu, kami mempertemukan nelayan dengan instansi berwenang agar berbagai temuan di lapangan dapat diketahui dan dicarikan solusi bersama,” kata Cen Sui Lan.
Selain menjadi wadah penyampaian aspirasi nelayan, kegiatan tersebut juga diisi dengan edukasi mengenai batas negara melalui pemetaan wilayah laut. Langkah itu dinilai penting mengingat Natuna berbatasan langsung dengan perairan Malaysia dan Vietnam.
Dalam pertemuan tersebut, nelayan menyampaikan adanya dugaan aktivitas kapal ikan asing sekitar 40 mil laut dari pulau-pulau terdepan Indonesia di wilayah Natuna. Kehadiran kapal-kapal tersebut diduga berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan nelayan lokal.
Menurut informasi yang diterima pemerintah daerah, nelayan Natuna umumnya masih menggunakan alat tangkap tradisional berupa pancing, sedangkan kapal asing diduga memakai jaring berkapasitas besar dan teknologi yang lebih modern.
Cen mengatakan laporan mengenai keberadaan kapal asing kerap terlambat diterima aparat karena sebagian nelayan belum memiliki sarana komunikasi yang memadai. Karena itu, Pemkab Natuna bersama Komandan Guspurla Koarmada I Laksamana Pertama TNI Nurlan akan mengupayakan dukungan alat komunikasi bagi nelayan.
“Kita memerlukan alat komunikasi agar nelayan dapat segera melaporkan temuan di lapangan kepada Guspurla atau Pos TNI AL terdekat sehingga dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menegaskan persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemkab Natuna akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), guna mendukung perlindungan nelayan serta menjaga produktivitas sektor perikanan.
“Kita juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar kebijakan yang tidak cocok diterapkan untuk nelayan Natuna dapat ditinjau kembali,” kata Cen Sui Lan.
Sementara itu, Pengurus HNSI Natuna Aprizal mengapresiasi langkah Pemkab Natuna yang memfasilitasi pertemuan antara nelayan dengan instansi terkait.
“Bupati tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga telah memberikan kami ruang untuk berdiskusi dengan pihak berwenang,” ujar Aprizal.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah daerah berharap perlindungan terhadap nelayan Natuna dapat semakin diperkuat, sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perikanan di wilayah perbatasan Indonesia. :::
Penulis : RP
Editor : IZ
