Batam, inikepri.com – Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H.Isdianto menekankan semua OPD untuk terus mempercepat realisasi APBD. Saat ini, Kepri berada di peringkat sembilan se-Indonesia dan nomor dua di Sumatera. Di triwulan ketiga ini, serapan dan realisasi harus semakin besar. Semua akan berdampak ke masyarakat.
“Pesan Bapak Presiden, Juli, Agustus dan September ini adalah momentum. Belanja pemerintah harus dipercepat. Tentu sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Isdianto di Bandara Hang Nadim, Batam, Kamis (16/7).
Isdianto memang baru kembali dari Jakarta menghadiri pertemuan bersama Presiden Joko Widodo. Presiden dalam sambutannya menekankan betul pentingnya realisasi anggaran. Saat itu Jokowi berpesan bahwa yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending , belanja pemerintah. Oleh sebab itu, jangan sampai ada nge-rem.
“Kita tidak bisa mengharapkan lagi yang namanya investasi, itu pasti minus pertumbuhannya. Kalau ekonomi di provinsi Bapak-Ibu semuanya ingin cepat pulih, belanjanya semuanya harus dipercepat. Kuncinya hanya di situ. Enggak bisa lagi kita mengharapkan sekali lagi, investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah,” kata Jokowi.
Isdianto dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini semakin intens melakukan evaluasi serapan anggaran. Dalam dua kali Senin, lompatan serapan anggaran pun terlihat naik dengan cepat.
Isdianto ingin semakin cepat lagi. Karena Presiden berharap, belanja-belanja yang ada ini, harus dipercepat. Karena itu akan menaikkan konsumsi domestik, konsumsi rumah tangga.
Isdianto bersyukur aktivitas industri di Kepri, khususnya Batam tetap menggeliat. Dalam kunjungannya bersama Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman dan sejumlah FKPD ke sejumlah perusahaan, tampak aktivitas berjalan lancar.
Perusahaan-perusahaan itu pun tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan penuh disiplin.
“Kita ingin ekonomi terus bergerak namun kesehatan tetap menjadi yang utama. Dua-duanya harus diperhatikan,” katanya.
Dalam catatan Presiden, Kepri penyerapan anggaran dan realisasi APBD berada di posisi sembilan setelah DKI (Jakarta), Nusa Tenggara Barat, Sumatra Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Tengah, dan Banten.
