Jakarta, inikepri.com – Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kemendikbud) Jumeri mengatakan pihaknya mengirim bantuan subsidi kuota internet langsung ke nomer handphone para siswa yang terdaftar.
Jumeri menyebut penyaluran bantuan kuota akan diisi langsung oleh operator. Siswa tinggal memberikan nomor telepon ke sekolah dan menunggu kuota internet diisi ke nomor masing-masing.
Sedangkan sekolah bertugas mengumpulkan seluruh nomer siswa dan guru, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memastikan kebenaran data.
Data pada Dapodik diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kemendikbud, lalu diberikan kepada masing-masing operator.
“Nah itu kita batasi awal September setidaknya harus selesai. Bagi peserta didik yang belum mempunyai nomor (HP) karena belum punya gawai, bisa ikut tahap (di bulan) berikutnya,” kata Jumeri, Jumat (28/8).
Jumeri mengatakan rencananya satu nomor HP milik siswa bisa diisi bantuan kuota lebih dari satu kali per bulan. Ini khusus untuk keluarga yang hanya memiliki satu nomor telepon, namun lebih dari satu anak yang bersekolah.
Teknis pengiriman kuota, kata Jumeri, masih menjadi diskusi antara Kemendikbud dan operator. Wacana ini sendiri dipertimbangkan karena banyak keluarga yang hanya memiliki satu gawai, namun punya lebih dari satu anak yang sekolah.
Jumeri menegaskan tak ada lagi alasan bagi para guru tidak memiliki kuota dalam pembelajaran jarak jauh setelah menerima subsidi kuota internet.
“Sekarang guru-guru kita bisa alibi siswa tidak punya pulsa. Besok tidak ada alasan lagi ketika peserta didik dan guru diberi pulsa,” pungkasnya.
Jumeri memastikan siswa yang tinggal di daerah yang tak ada akses internet dan berada di zona hijau Covid-19 tak mendapat bantuan kuota internet lantaran bisa menggelar belajar tatap muka di sekolah.
“Nah gimana daerah yang nggak ada akses internet? Sebagian besar daerah 3T. Itu 80 persen di zona hijau. Jadi bisa tatap muka secara normal. Tidak dikasih,” ujarnya.
Tak Terhambat Administrasi
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong agar penyaluran bantuan kuota internet Kemendikbud tak terkendala masalah teknis atau administrasi. Ia meminta pembaruan data pada Dapodik segera dilakukan.
“Karena rakyat sudah sangat menunggu-nunggu bantuan ini. Jangan sampai terhambat masalah teknis atau administrasi,” kata Hetifa melalui keterangan tertulis, Jumat (28/8).
Menurut Hetifa, kendala tersebut antara lain ketidaksinkronan data. Ia khawatir pemberian bantuan kuota ini tak tepat sasaran karena pulsa diberikan ke nomor yang salah.
“Pemda dapat melihat siapa yang sudah melakukan pembaruan dan mana yang belum. Untuk yang belum pemda dapat melakukan jemput bola, misalnya mengingatkan lewat telepon dan memberikan layanan bantuan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan menggunakan anggaran Rp7,2 triliun untuk membelikan kuota internet bagi siswa, guru dan dosen selama pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi virus corona.
Nadiem menyampaikan itu saat rapat bersama Komisi X di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/8). Ada pula anggaran untuk tunjangan profesi pengajar sebesar Rp1,7 triliun, sehingga total Nadiem akan mengucurkan dana hampir Rp9 triliun.
Bantuan kuota internet itu untuk periode waktu September-Desember 2020. Siswa bakal menerima 35 gigabyte per bulan, guru menerima 42 gigabyte per bulan, serta mahasiswa dan dosen menerima 50 gigabyte per bulan.
Sumber : www.cnnindonesia.com
