INIKEPRI.COM – Wakil Gubernur Kepulauan Riau Hj Marlin Agustina, ingin jajarannya buat inovasi untuk bantu masyarakat yang kini susah akibat dampak pandemi.
Hal ini dia sampaikan saat Rapat Rutin Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tahun Anggaran 2021, di Ruang Rapat Utama Lt. 4 Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (14/6/2021).
Karena itu, Wagub Marlin mengapresiasi jika ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang membuat terobosan-terobosan yang meringankan beban masyarakat.
Misalnya, rencana relaksasi pajak yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kepri.
“Kebijakan itu merupakan langkah konkret pemerintah di masa pandemi ini, sehingga masyarakat tahu ada kepedulian dari pemerintah,” ujar Wagub Marlin.
Namun, wakil gubernur perempuan pertama di Kepri ini mengingatkan, bahwa seluruh kegiatan yang ada di Provinsi Kepri akan terealisasi jika kurva Covid-19 melandai.
“Karena itu, kesehatan masyarakat masih harus menjadi perhatian utama,” terangnya.
Menurut Marlin, progres realisasi kegiatan jajaran Pemprov Kepri luar biasa baik. Meski dalam seminggu naik rata-rata 1 sampai 2 persen, namun ini tetaplah kemajuan yang harus diapresiasi.
“Saya harap para kepala OPD dapat mengejar target yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan tepat waktu,” ujar Wagub Marlin.
Tak lupa ia Ingatkan, agar setiap OPD terus menggenjot kegiatan fisik, hingga masyarakat pun tahu progres dan apa-apa saja yang sedang dikerjakan.
𝗣𝗮𝗻𝘁𝗮𝘂 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗕𝗲𝗹𝗮𝗻𝗷𝗮
Sementara itu Sekdaprov Kepri H.T.S Arif Fadilah menyampaikan, memasuki minggu kedua Bulan Juni, tentu harus terus memantau progres realisasi belanja, sebagai salah satu ikhtiar percepatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi.
“Perlu kerja keras dan kebersamaan kita. Kegiatan yang ada tetap didorong untuk dipercepat terutama kegiatan strategis di lapangan,” tutur Sekda Arif.
Kepala BP2RD Reni Yusneli menyampaikan bahwa pihaknya berupaya menarik pajak sebanyak-banyaknya.
Pihak UPT pun ujarnya, sudah melakukan jemput bola. Namun karena zona memerah lagi akibat kenaikan kasus aktif Cobid 19, maka kebijakan tersebut akhirnya berjalan agak lambat.
“Maka dari 1 juli sampai 30 September kita akan melaksanakan relaksasi pajak dengan bentuk pajak kendaraan bermotor dengan sasaran terutama penunggak pajak,” ujar Reni.
Dalam kesempatan yang sama Karo Pengadaan Barang / Jasa Misbardi melaporkan bahwa dari 276 jumlah paket yg akan ditenderkan di tahun 2021 sudah masuk ke Biro PBJ sebanyak 135 paket atau sekitar 50 persen.
Dari 135 yang sudah selesai sebanyak 58 paket dan 6 paket yg telah ditetapkan pemenangnya dan sekarang memasuki masa sanggah.
Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten I Juramadi Esram, Asisten III Hasbi, dan seluruh Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepri. (ET)
