Jumlah Penduduk Miskin di Kepri Berkurang 6.071 Orang

- Publisher

Rabu, 19 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi kemiskinan. Foto: Istimewa

Ilustrasi kemiskinan. Foto: Istimewa

INIKEPRI.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada September 2021 mencapai 137,75 ribu orang, berkurang sebanyak 6.071 orang dibandingkan dengan Maret 2021 yang sebesar 144,46 ribu orang.

Adapun persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2021 sebesar 5,72 persen, turun menjadi 5,37 persen pada September 2021. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2021 sebesar 11,10 persen, juga turun menjadi 10,45 persen pada September 2021.

BACA JUGA:  Korem 033 Wira Pratama Resmikan Ruang Fitnes WP

“Penduduk miskin ialah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan,” kata Kepala BPS Kepri Darwis Sitorus di Tanjungpinang dilansir dari ANTARA, Selasa 18 Januari 2022.

Ia menjelaskan perkembangan garis kemiskinan atau pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan di daerah itu selama periode Maret 2021-September 2021 naik sebesar 1,78 persen, yaitu dari Rp642.425 per kapita per bulan pada Maret 2021 menjadi Rp653.853 per kapita per bulan pada September 2021.

BACA JUGA:  Kadis Pertanian Kepri Meninggal Dunia Karena COVID-19

Periode September 2020-September 2021, garis kemiskinan juga naik sebesar 5,88 persen, yaitu dari Rp617.532 per kapita per bulan pada September 2020 menjadi Rp653.853 per kapita per bulan pada September 2021.

“Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan),” ujarnya.

Lebih lanjut, Darwis mengutarakan persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

BACA JUGA:  Hadiri Pertemuan DWP Kota Tanjungpinang, Kadiskominfo Sampaikan Pentingnya Tentang Literasi Digital

Menurutnya selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan
juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2021-September 2021, lanjutnya, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2021 sebesar 1,070 dan pada September 2021 mengalami penurunan menjadi 0,953.

“Demikian pula halnya dengan indeks keparahan kemiskinan, turun dari 0,280 menjadi 0,218 pada periode yang sama,” katanya menegaskan. (DI/ANTARA)

Berita Terkait

Kerja Sama Pemko Tanjungpinang-BTN Diperluas, Digitalisasi hingga Perumahan Jadi Sorotan
Malam Apresiasi 5 Tahun AMSI Kepri, Amsakar Achmad hingga Ansar Ahmad Terima Penghargaan
Bawa Nama MTsN Tanjungpinang, Lima Murid Berlaga di Olimpiade IPS Tingkat Nasional
Lima Kawasan di Tanjungpinang Disiapkan Jadi Kampung Nelayan Merah Putih
AMSI Kepri dan LAM Kepri Sepakat Perkuat Kolaborasi, Program Adat hingga Layanan untuk Masyarakat
Rumah Warga Roboh di Tanjung Unggat, Lis Darmansyah Turun Langsung Bawa Bantuan
1.462 Warga Air Raja Terima Bantuan Beras Tiga Bulan, Lis Minta Warga Berani Laporkan Jika Rusak
Ansar Gandeng BTN Percepat Kepemilikan Rumah bagi ASN, PPPK dan Tenaga Paruh Waktu

Berita Terkait

Minggu, 4 Oktober 2026 - 07:39 WIB

Kerja Sama Pemko Tanjungpinang-BTN Diperluas, Digitalisasi hingga Perumahan Jadi Sorotan

Minggu, 27 September 2026 - 12:49 WIB

Malam Apresiasi 5 Tahun AMSI Kepri, Amsakar Achmad hingga Ansar Ahmad Terima Penghargaan

Selasa, 22 September 2026 - 06:36 WIB

Bawa Nama MTsN Tanjungpinang, Lima Murid Berlaga di Olimpiade IPS Tingkat Nasional

Minggu, 20 September 2026 - 11:44 WIB

Lima Kawasan di Tanjungpinang Disiapkan Jadi Kampung Nelayan Merah Putih

Kamis, 10 September 2026 - 13:27 WIB

AMSI Kepri dan LAM Kepri Sepakat Perkuat Kolaborasi, Program Adat hingga Layanan untuk Masyarakat

Berita Terbaru