INIKEPRI.COM – Gerakan Pemuda Revolusioner (GPR) Kepulauan Riau setelah menggelar aksi di PT PLN Bright Batam masih menunggu pembenahan dari pihak Bright Batam untuk merealisasikan tuntutan yang sebelumnya disampaikan.
Selaras dengan itu GPR juga mengambil langkah dengan menyurati PLN Pusat untuk menindaklanjuti hal-hal yang sudah dituntut.
Menurut koordinator 1 GPR, Zulfikar Rahman bahwa langkah yang diambil dengan menyurati dan melaporkan problematika mengenai penetapan kWh listrik dan pemadaman listrik yang tidak profesional sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat oleh PT PLN Bright Batam ke PT PLN Pusat sebagai bentuk pengawalan aksi yang telah dilakukan sebelumnya.
BACA JUGA:
Dugaan Penyelewengan Kekuasaan oleh BRIGHT PLN dalam Penentuan Listrik di Perumahan Kota Batam
GPR Gelar Aksi di Bright PLN Batam
“Bahwa sampai hari ini unsur PT PLN Bright Batam tidak mengindahkan tuntutan kami, kami akan melaporkan pihak PLN Pusat bahwa pimpinan PT Bright PLN Batam harus segera dievaluasi karena tidak mampu memanajemen dengan baik lembaga yang diembannya. Pengevaluasian ini sebagai bentuk menjaga atmosfer lembaga BUMN yang sehat,” ucap Zulfikar, kepada INIKEPRI.COM, Sabtu (2/4/2022).
Aksi yang dilakukan di depan PT Bright PLN Batam dihadapi langsung oleh Dirut dan jajarannya sehingga terjadi dialog yang alot antara mahasiswa dan unsur Bright. Pada kesimpulannya unsur pimpinan tidak mampu menjawab permasalahan yang dipertanyakan sehingga memicu tanda tanya yang semakin besar oleh mahasiswa dan masyarakat khususnya mengenai kompetensi pimpinan PT Bright PLN Batam.
“Ketidakmampuan mereka dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan dan merealisasikan tuntutan yang telah kami sampaikan adalah bukti bahwa mereka tidak becus dalam memimpin dan itu akan berdampak pada keberlangsungan proses lembaga yang sehat atau tidak. Dengan kondisi yang demikian maka sudah selayaknya mereka harus segera dievaluasi,” jelasnya lagi.
GPR, lanjut Zulfikar, juga akan menyurati PT PLN Pusat terkait hal ini.
“Kami sudah menyiapkan berbagai laporan dan juga data kajian yang telah kami susun untuk kami sampaikan secara administratif kepada PT PLN Pusat apabila hal itu tidak juga diindahkan oleh PT PLN Pusat maka kami akan melaksanakan aksi di PT PLN Pusat dan kementerian BUMN,” tambah Zulfikar mengakhiri. (RP)
