INIKEPRI.COM – Pemilihan umum (Pemilu) dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Demikianlah bunyi Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemilihan umum atau pemilu ini implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Prinsip kedaulatan rakyat tidak hanya tercantum dalam pasal-pasal, tapi juga di muat di bagian pembukaan UUD 1945. Pada alinea ke empat pembukaan UUD 1945 dinyatakan, “..maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”.
Secara normatif konstitusional sudah masyhur bahwa Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi. Hanya saja tafsirnya contradictio in terminis dengan demokrasi itu sendiri. Hal itu dapat kita lihat dari implementasinya yang liberal memosisikan rakyat hanya sebagai tukang coblos surat suara. Implementasi demokrasi di rancang hanya menjadi corong partai politik yang berkuasa berdasarkan superioritas dan majority di parlemen. Aspirasi rakyat yang berkembang tentang seorang tokoh yang diminati untuk menjadi pejabat publik dapat kehilangan kesempatan dengan mudah sehingga nama-nama yang dimunculkan dalam kontestasi politik adalah orang-orang yang dari sisi kompetensi atau kecakapan memimpin tergolong rendah demikian pula dari sisi akhlak atau komunikasi politik dengan rakyat juga rendah bahkan ada pula sebagiannya yang bermasalah.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
