Pemilu ‘Wedding Party Oligarki-Kapitalis’

Kapitalis yang bercokol di negeri ini paham betul watak atau tipikal khususnya orang Indonesia, pejabat-pejabatnya terlebih yang kita sebut oligarki ini. Sebab itu kapitalis asing yang telah bertahun bahkan puluhan tahun bercokol di Indonesia siap dan dengan senang hati membantu menjadikan seseorang menjadi pejabat publik dan membuatnya terus bertahan dalam jabatannya itu. Tentu saja ada syarat mutlak yang harus mereka penuhi yakni akan selalu mengamankan posisi kapitalis di negeri ini dengan kebijakan yang melindungi dan menjamin eksistensinya. Jika seorang pejabat publik dipandang tidak lagi sejalan dengan visi misi kapitalis dalam mengeksploitasi sumber daya alam atau merasa posisinya terancam maka kapitalis tidak segan untuk melakukan rekayasa hukum agar mereka yang dipandang tidak sejalan terdepak dari kekuasaan politiknya dan merusak nama baiknya dengan menjadikannya narapidana dalam suatu kasus yang di rekayasa sedemikian rupa.

Maka kita tidak heran kita sering mendengar tiba-tiba seorang menteri atau pimpinan DPR dipidanakan dan diberhentikan dari jabatannya karena terlibat korupsi, penyuapan atau pencucian uang. Tidak hanya politisi, bahkan pengaruh kapitalis ini dapat menjangkau apar penegak hukum seperti kepolisian jaksa dan hakim. Pengaruhnya di dunia peradilan dapat meringankan putusan bahkan sampai terbitnya putusan bebas atau paling tidak dapat membuat berlarut-larutnya proses peradilan sehingga kasusnya tidak jelas penyelesaiannya. Oligarki terlahir dari rahim partai politik yang berkuasa. Oligarki merancang sistem politik dan mengendalikan perpolitikan nasional sedemikian rupa agar kekuasaan selalu ada di pihak mereka. Output dari keberadaan oligarki ini dapat berupa politik dinasti yakni kekuasaan politik atau jabatan-jabatan pemerintahan di pegang oleh orang-orang yang masih satu keluarga. Misalnya seorang yang menjabat sebagai Gubernur memiliki anak yang menjadi Bupati, atau jabatan ketua DPRD dipegang oleh istri atau menantu sang Gubernur. Ditambah lagi jabatan strategis di birokrasi juga di isi oleh mereka yang masih saudara dekat Gubernur.

Presidenthial threshold sesungguhnya adalah paradoks demokrasi. Tidak hanya menciptakan koalisi, tapi turut pula membuka pintu selebar-lebarnya dan memfasilitasi tumbuh suburnya kapitalisme. Puncak tertinggi dari dominasi kapitalisme adalah kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat yang dianut Indonesia hanya tersisa kedaulatan diatas kertas belaka, yakni diatas kertas Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang. Kedaulatan yang sesungguhnya tidak ada lagi, sudah terlepas dan berganti menjadi kedaulatan kapitalisme yang dengannya kebijakan apapun dalam negara terutama yang berskala nasional berada dibawah kontrol para kapitalis yang berhasil dibuat kaya raya oleh pejabat negeri ini dengan mentalitas budak dan mentalitas menindas bangsa sendiri.

Simpul pertemuan dan kemesraan antara oligarki dengan kapitalis adalah pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Ini tidak ubahnya sebuah pesta pernikahan atau wedding party yang sangat mesra antara oligarki dengan kapitalis. Sebab itu tidak tepat menyebut pemilu atau demokrasi itu sebagai pesta rakyat. Rakyat tidak sedang berpesta, mereka hanya di posisikan sebagai tukang coblos surat suara dan digiring sebagai tim hore ketika pesta telah usai dilaksanakan untuk memberi ucapan selamat kepada para mempelai. Tulisan ini hanyalah satu dari sekian banyak tulisan yang menyoroti dan melakukan kritik argumentatif demi semakin membaiknya kondisi perpolitikan nasional kita di negeri ini dan supaya orang-orang yang menjadi pejabat publik adalah mereka yang memang terlahir dari aspirasi rakyat yang punya dedikasi serta loyalitas kepada rakyat memperjuangkan hak-hak dan menebar keadilan dengan kebijakan-kebijakannya.

Penulis adalah aktifis social dan kepemudaan yang sekarang aktif di:

1. Ketua Umum PW GPII Kepri
2. Ketua Umum PW PRIMA DMI Kepri
3. Wagub DPW LSM LIRA Kepri
4. Wakil Ketua DPD-1 KNPI Kepri
5. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Milenial Indonesia (GMI)