Bawaslu Dorong KPU Revisi Regulasi Kampanye Pemilu

- Admin

Sabtu, 8 April 2023 - 02:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

INIKEPRI.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

Penyebabnya, ketentuan-ketentuan yang ada di regulasi tersebut merujuk pada penyelenggaraan Pemilu 2019, sedangkan penyelenggaraan Pemilu 2024 memiliki sejumlah perbedaan dengan Pemilu 2019.

BACA JUGA :

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

DKPP: KPU dan Bawaslu tak Langgar Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (6/4/2023).

Menurut Bagja, perbedaan tersebut di antaranya terkait dengan jangka waktu atau masa sosialisasi dan kampanye.

Pada Pemilu 2024, kata Bagja, masa sosialisasi lebih lama dibandingkan dengan masa kampanye.

Menurut Bagja, revisi terhadap PKPU No. 33/2018 menjadi penting untuk dilakukan guna memperbarui ketentuan-ketentuan terkait dengan kampanye dan sosialisasi pada Pemilu 2024.

Bagja juga mengingatkan kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 ataupun pihak-pihak terkait lainnya, agar tidak melakukan politik transaksional, seperti membagikan uang yang dapat terindikasi politik uang.

Baca Juga :  Rancangan PKPU Tentang Pencalonan Capres-Cawapres Disetujui Komisi II DPR RI

BACA JUGA :

Kata Bawaslu, Ada Lima Isu Strategis Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Jika partai politik peserta Pemilu 2024 ataupun pasangan calon presiden/wakil presiden melakukan politik transaksional, terutama setelah penetapan calon anggota legislatif dan pasangan calon presiden/wakil presiden, hal itu berimplikasi pada sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu.

Sebelumnya, Bawaslu RI telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran kampanye pemilu terkait bagi-bagi amplop yang dilakukan oleh anggota DPR RI, Said Abdullah di Sumenep, Jawa Timur, Jumat (24/3/2023) .

Hasilnya, bagi amplop tersebut dikategorikan tidak melanggar kampanye.

Bawaslu memandang terdapat potensi persoalan hukum dalam peristiwa tersebut, mengingat pembagian dilakukan di tengah berlangsungnya penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024.

Namun, hasil pemeriksaan dan klarifikasi Bawaslu menunjukkan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa tersebut.

“Dengan demikian, tidak dapat dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu,” kata Bagja.

Meskipun pembagian uang merupakan kebiasaan, hal tersebut berpotensi menjadi persoalan hukum. Mengingat dilaksanakan bertepatan dengan momentum penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Juga :  Bawaslu Mantapkan Persiapan Sidang PHPU

Potensi itu terlebih karena terdapat logo partai politik dan foto seseorang. Penempatan logo dan foto diri dapat mengesankan citra diri seseorang yang merupakan salah satu unsur kampanye.

Peristiwa tersebut memiliki kesamaan dengan muatan kampanye pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa kampanye pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Dalam kampanye pemilu terdapat larangan, salah satunya adalah dilarang dilaksanakan di tempat ibadah serta dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h dan j UU Pemilu.

“Meski demikian Bawaslu menilai peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye pemilu,” kata Rahmat.

Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, masa kampanye selama 75 hari dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. (DI)

Berita Terkait

Akademisi Unila: Butuh Aturan yang Jelas saat Caleg Terpilih Maju Pilkada
Bawaslu: Pilkada Serentak 2024 Berbeda dengan Pilkada 2020
MK Terima 23 Amicus Curiae, Terbanyak Sepanjang Tangani PHPU Pilpres
Bawaslu Mantapkan Persiapan Sidang PHPU
Jelang Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Siapkan Jajarannya
Ini Dua Jalur Pendaftaran Pilkada 2024
TNI Siap Dukung Pengamanan Idulfitri dan Pilkada Serentak
Jokowi Apresiasi Kinerja Penyelenggara Pemilu 2024
Tag :

Berita Terkait

Senin, 22 April 2024 - 00:12 WIB

Bawaslu: Pilkada Serentak 2024 Berbeda dengan Pilkada 2020

Jumat, 19 April 2024 - 00:50 WIB

MK Terima 23 Amicus Curiae, Terbanyak Sepanjang Tangani PHPU Pilpres

Selasa, 16 April 2024 - 09:51 WIB

Bawaslu Mantapkan Persiapan Sidang PHPU

Minggu, 7 April 2024 - 01:06 WIB

Jelang Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Siapkan Jajarannya

Selasa, 2 April 2024 - 03:34 WIB

Ini Dua Jalur Pendaftaran Pilkada 2024

Sabtu, 23 Maret 2024 - 01:07 WIB

TNI Siap Dukung Pengamanan Idulfitri dan Pilkada Serentak

Jumat, 22 Maret 2024 - 00:24 WIB

Jokowi Apresiasi Kinerja Penyelenggara Pemilu 2024

Minggu, 17 Maret 2024 - 01:15 WIB

Selama Rekapitulasi Suara Pemilu 2024, Kondisi Nasional Aman Terkendali

Berita Terbaru

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Nasional

Ini Empat Faktor Penetapan Harga Tiket Pesawat

Selasa, 23 Apr 2024 - 00:09 WIB

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyaksikan Pawai Ta'aruf Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) Ke-XIII Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2024, berlokasi di Depan Gedung LAM Bintan, Kecamatan Bintan Timur, Senin (22/4/2024). Foto: Diskominfo Kepri

Bintan

Ansar Saksikan Pawai Ta’aruf MTQH Ke-XIII Kabupaten Bintan

Selasa, 23 Apr 2024 - 00:03 WIB

Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas memberikan formasi ASN kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto : Biro Komunikasi Publik

Nasional

Kementerian PUPR akan Terima 26.319 Formasi ASN 2024

Senin, 22 Apr 2024 - 09:54 WIB