Pemerintah Matangkan Langkah Penghapusan Kredit Macet UMKM

- Admin

Kamis, 10 Agustus 2023 - 07:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

UMKM Siap Bangkit dari Pandemi
Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki. Foto: KemenkopUKM

UMKM Siap Bangkit dari Pandemi Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki. Foto: KemenkopUKM

INIKEPRI.COM – Pemerintah berencana menghapus kredit macet pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di perbankan nasional.

“Pekan lalu, saya bertemu Presiden Jokowi dan Presiden setuju rencana menghapus kredit UMKM yang macet di perbankan,” kata Menteri Teten dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Penghapusan kredit macet tersebut senilai total hingga mencapai Rp5 miliar. Namun, untuk tahap pertama, yang akan dihapus yang maksimal kredit Rp500 juta, khususnya bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

BACA JUGA :

Ini Strategi KemenkopUKM Ciptakan 1 Juta Wirausaha Baru Hingga 2024

Meski begitu, kata Menteri Teten, tidak semua kredit UMKM yang macet akan dihapuskan. Akan ada penilaian mendalam terkait misalnya macetnya itu seperti apa dan karena apa. Tentunya, kata Teten, hal itu tidak berlaku bila mengandung unsur pidana atau moral hazard.

Saat ini pihaknya dikatakan Teten tengah menggodok peraturan yang akan memayunginya. Menteri Teten menegaskan, perlunya segera melaksanakan amanat UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Seperti penghapusan tagihan kredit macet bagi UMKM agar UMKM dapat segera bangkit dari dampak pandemi dan mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen pada 2024.

Baca Juga :  Mencegah BBM Subsidi Bocor

“Prediksi Bappenas pada 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen, salah satunya disebabkan tidak lolos Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Presiden ingin porsi kredit perbankan mencapai 30 persen pada 2024,” kata Menteri Teten.

UU UUP2SK Pasal 250 dan Pasal 251 mengatur penghapusbukuan kredit macet kepada UMKM untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.

Pasal ini memberi payung hukum bagi bank dan lembaga keuangan non-bank BUMN untuk penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet UMKM untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.

Pada rapat koordinasi pembahasan penghapusan piutang macet UMKM pada Mei 2023 dengan bank Himbara, Pegadaian, PNM, dan lembaga penjamin/asuransi, sudah tersusun format data kredit UMKM eksisting dan kriteria kredit yang diusulkan untuk dihapuskan.

“Sudah tersusun data KUR dan non KUR, yang tercut off per 2015,” kata Menteri Teten.

Ia juga menjelaskan, terdapat beberapa aspek syarat untuk UMKM dalam mendapatkan hapus tagih. Aspek syarat pertama, piutang macet UMKM pada bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN).

Baca Juga :  Ini Resiko Kalau Bertahun-tahun Tak Lapor SPT, Siap-siap Tanggung Ya!

Aspek syarat kedua, bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN telah melakukan upaya restrukturisasi dan atau penagihan secara optimal.

Aspek syarat ketiga, kriteria hapus tagih piutang macet UMKM adalah KUR dan tahap 2 non KUR dengan ketentuan debitur, antara lain:

Debitur dengan kriteria UMKM (PP 7/2021)
Debitur KUR dengan akad kredit terhitung sejak tahun 20153
Nilai maksimum kredit sebesar Rp500 juta (KUR)
Nilai Maksimum kredit sebesar Rp5 miliar (Non KUR)
Piutang telah macet (Kol 5) dan sudah dilakukan hapus buku
Debitur masih bermaksud menjalankan usaha dan mengembangkan usahanya
Tujuan penghapustagihan piutang macet adalah untuk mendukung pemberian akses pembiayaan kembali kepada UMKM. Menteri Teten mencontohkan praktik di negara lain, seperti Irlandia dengan nominal rata-rata yang dihapusbukukan kurang lebih 18,543 Euro.

Dari 200 UKM yang disurvei ditemukan bahwa kredit macet disebabkan pelanggan yang gagal bayar dan keadaan bangkrut. Sedangkan di Amerika Serikat, jangka waktu penghapusan adalah untuk tunggakan agunan lebih dari 2 tahun.

“Pada saat penghapusan, Bank harus mengklasifikasikan utang tersebut sebagai CNC atau close-out,” kata Menteri Teten. (RBP)

Berita Terkait

Moody’s Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Level 5,0 Persen
Perputaran Ekonomi Sektor Parekraf selama Lebaran 2024 Mencapai Rp369,8 Triliun
Perputaran Ekonomi Libur Lebaran 2024 Diproyeksikan Capai Rp276,11 Triliun
Menkeu Imbau WP Segera Laporkan SPT Tahunan Tepat Waktu
Ekonomi Indonesia 2024 Tetap akan Tumbuh pada Kisaran 4,7-5,5 Persen
Menkop UKM: Agregator Dorong Usaha Mikro Naik Kelas
Hotel Didorong Siapkan Paket Diskon untuk Ramadhan dan Libur Lebaran
Kemenhub Ungkap Isu dan Tantangan Besar Dunia Penerbangan Lima Tahun ke Depan

Berita Terkait

Jumat, 19 April 2024 - 00:51 WIB

Moody’s Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Level 5,0 Persen

Selasa, 2 April 2024 - 02:32 WIB

Perputaran Ekonomi Libur Lebaran 2024 Diproyeksikan Capai Rp276,11 Triliun

Minggu, 24 Maret 2024 - 00:34 WIB

Menkeu Imbau WP Segera Laporkan SPT Tahunan Tepat Waktu

Kamis, 21 Maret 2024 - 02:52 WIB

Ekonomi Indonesia 2024 Tetap akan Tumbuh pada Kisaran 4,7-5,5 Persen

Selasa, 12 Maret 2024 - 04:42 WIB

Menkop UKM: Agregator Dorong Usaha Mikro Naik Kelas

Selasa, 5 Maret 2024 - 16:39 WIB

Hotel Didorong Siapkan Paket Diskon untuk Ramadhan dan Libur Lebaran

Minggu, 3 Maret 2024 - 14:16 WIB

Kemenhub Ungkap Isu dan Tantangan Besar Dunia Penerbangan Lima Tahun ke Depan

Jumat, 1 Maret 2024 - 11:44 WIB

Ekonomi Indonesia Optimis Pascapemilu, Sektor Digital Terus Berkontribusi

Berita Terbaru

Jambore ke-8 kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kota Tanjungpinang terus dipersiapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM). Foto: Diskominfo Kepri

Tg. Pinang

265 Peserta Akan Ikuti Jambore ke-8 Tingkat Kota Tanjungpinang

Jumat, 19 Apr 2024 - 00:47 WIB

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Nasional

Panglima TNI Tekankan Lima Hal Pedoman Tugas Prajurit

Kamis, 18 Apr 2024 - 02:57 WIB