Ketika Menteri Investasi Bahlil Lahadia mengunjungi lokasi tersebut pada awal Agustus, ia menyatakan bahwa pabrik tersebut “akan menjadi produsen energi kaca dan surya nomor satu di dunia di luar China daratan”, yang produknya akan melayani kebutuhan industri otomotif dan energi.
Menteri itu menambahkan, proyek itu akan menciptakan 35 ribu kesempatan kerja. Namun, sejumlah pihak meragukannya. Merujuk pada apa yang terjadi di wilayah lain, menurut mereka, industri hasil investasi China cenderung mempekerjakan pekerja terampil asal China dibandingkan pekerja lokal.
Masyarakat Indonesia telah melampiaskan kemarahannya dengan melakukan serangan serupa terhadap pabrik-pabrik China, seperti yang terjadi beberapa bulan lalu pada pabrik peleburan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, di mana dua warga negara Indonesia dan seorang pria China kehilangan nyawa dalam bentrokan tersebut.
Lahadia telah menawarkan kepada penduduk Rempang untuk pindah ke kompleks perumahan yang siap menampung mereka, namun masyarakat merasa khawatir.
“Kami tidak menentang investasi asing, tapi tolong pastikan proyek ini tidak merusak desa adat Melayu kami. Provinsi Kepulauan Riau ini tidak kecil, jadi bisa saja proyek tersebut didirikan di daerah lain agar tidak merusak warisan sejarah dan adat kami,” jelas Samsudin, pengunjuk rasa lainnya.
Faktanya, menurut penduduk setempat, investasi China yang bernilai miliaran dolar akan membahayakan warisan budaya dan gaya hidup tradisional desa-desa asli Melayu, tempat ribuan orang telah tinggal selama beberapa dekade dan sebagian besar bekerja sebagai nelayan. “Kami tidak bisa tinggal diam mengenai masalah ini karena warisan kami akan hilang ketika proyek industri berada di tanah kami,” kata para pengunjuk rasa.
BACA JUGA :
Polisi: 28 September 2023, Pulau Rempang Harus Clear dan Clean
Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menjelaskan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan pada bulan April, ketika kompensasi finansial yang memadai bagi penduduk telah diberikan. Namun ini bukan pertama kalinya warga tidak menerima dana tersebut, kata sejumlah pengunjuk rasa.
LSM lingkungan hidup Walhi juga mengklaim bahwa proyek bernilai miliaran dolar ini tidak begitu “transparan” sejak awal, karena tuntutan penduduk setempat tidak pernah dipenuhi secara memadai.
Oleh karena itu, “kami meminta kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menghentikan sementara proyek tersebut karena berpotensi membahayakan kehidupan tradisional masyarakat Melayu,” kata organisasi tersebut. (RBP/VOAINDONESIA)
