INIKEPRI.COM – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan dengan tegas, pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus untuk investor yang akan berinvestasi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Hal itu dinyatakan Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (2/10/202).
Bahlil mengatakan investor asal China itu bisa digaet setelah melakukan komunikasi intens sebelumnya.
Bahkan, ia pun sempat datang langsung ke Negeri Tirai Bambu untuk mengecek langsung perusahaan tersebut.
BACA JUGA :
Soal Warga yang Mau Direlokasi, Warga Rempang: Itu PNS dan Bukan Asli Pasir Panjang
8 Rekomendasi Komnas HAM Soal Penanganan Pulau Rempang
“Jangan ada persepsi seolah-olah untuk investasi Rempang itu perlakuannya khusus dengan yang lain. Kalau Kementerian Investasi enggak seperti itu. Kenapa? Karena perwakilan saya, tim saya di China, itu sudah melakukan pertemuan berbulan-bulan, berkali-kali, dan tim saya berikan rekomendasi untuk mengecek perusahaan ini,” katanya.
Menurut Bahlil, pengembangan investasi di Rempang, merupakan upaya pemerintah dalam menggalakkan hilirisasi.
Pemerintah menilai perlu memperluas cakupan hilirisasi setelah sukses dengan nikel melalui hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika di Batam.
Pasir kuarsa atau pasir silika merupakan bahan baku kaca dan solar panel yang saat ini menjadi salah satu pilihan sumber energi terbarukan.
Bahlil pun menilai investor asal China tersebut, yakni Xinyi Group, merupakan mitra strategis untuk mendukung pengembangan hilirisasi pasir kuarsa, sehingga setelah mengunjungi pabriknya di China, Bahlil pun meminta mereka untuk bisa berinvestasi di Tanah Air.
“Sekali lagi saya clear-kan, kami tidak pernah membeda-bedakan perusahaan-perusahaan mana (yang akan berinvestasi),” katanya.
Status PSN
 Bahlil Lahadalia menyatakan dengan tegas, pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus untuk investor yang akan berinvestasi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.){kind=link}