TNI, Polri hingga Parpol Teken Deklarasi Pemilu 2024 Damai

- Admin

Rabu, 18 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TNI, Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan partai politik peserta Pemilu 2024 sepakat menggelar pemilu damai. Foto: Dok. Humas Polri

TNI, Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan partai politik peserta Pemilu 2024 sepakat menggelar pemilu damai. Foto: Dok. Humas Polri

INIKEPRI.COM – TNI, Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan partai politik peserta Pemilu 2024 sepakat menggelar pemilu damai.

Deklarasi damai tersebut ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh seluruh pihak saat apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, deklarasi damai ini merupakan komitmen bersama untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

“Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Sigit.

BACA JUGA :

Persiapan Pemilu 2024 dan Permasalahan Antrian BBM Jadi Topik Utama Pembahasan Pj Wako Bersama Forkopimda

KPU: Logistik Pemilu 2024 Selesai Tepat Waktu

Sigit juga mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan tokoh agama dan adat untuk mengantisipasi polarisasi dalam pemilu.

Baca Juga :  Perludem: Debat Capres-Cawapres Jadi Momen Krusial Jelang Pilpres 2024

Naskah Deklarasi Damai Tahun 2024

Kami pimpinan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 berjanji.

  1. Mewujudkan Pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
  2. Melaksanakan kampanye Pemilu yang aman tertib, damai, berintegritas tanpa hoax, politisasi sara dan politik uang
  3. Melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku (DI)

Berita Terkait

Pilkada Serentak 2024, KPU Sosialisasikan Pendaftaran Jalur Perseorangan
Pemilu 2024, KPU Siap Hadapi Evaluasi di DPR RI
Peneliti BRIN Sarankan Aturan Batasan Keterlibatan Petahana dalam Pemilu
MK Gelar Sidang Perdana Tangani 297 PHPU Legislatif 2024
KPU Akan Atur Caleg Terpilih yang Ingin Maju pada Pilkada 2024
Akademisi Unila: Butuh Aturan yang Jelas saat Caleg Terpilih Maju Pilkada
Bawaslu: Pilkada Serentak 2024 Berbeda dengan Pilkada 2020
MK Terima 23 Amicus Curiae, Terbanyak Sepanjang Tangani PHPU Pilpres

Berita Terkait

Senin, 6 Mei 2024 - 00:47 WIB

Pilkada Serentak 2024, KPU Sosialisasikan Pendaftaran Jalur Perseorangan

Minggu, 5 Mei 2024 - 00:14 WIB

Pemilu 2024, KPU Siap Hadapi Evaluasi di DPR RI

Jumat, 3 Mei 2024 - 01:57 WIB

Peneliti BRIN Sarankan Aturan Batasan Keterlibatan Petahana dalam Pemilu

Selasa, 30 April 2024 - 04:44 WIB

MK Gelar Sidang Perdana Tangani 297 PHPU Legislatif 2024

Rabu, 24 April 2024 - 00:07 WIB

KPU Akan Atur Caleg Terpilih yang Ingin Maju pada Pilkada 2024

Senin, 22 April 2024 - 09:52 WIB

Akademisi Unila: Butuh Aturan yang Jelas saat Caleg Terpilih Maju Pilkada

Senin, 22 April 2024 - 00:12 WIB

Bawaslu: Pilkada Serentak 2024 Berbeda dengan Pilkada 2020

Jumat, 19 April 2024 - 00:50 WIB

MK Terima 23 Amicus Curiae, Terbanyak Sepanjang Tangani PHPU Pilpres

Berita Terbaru

Ilustrasi. Foto: Kemenkes

Kesehatan

KRIS Jamin Pelayanan Pasien tak Dibeda-bedakan

Jumat, 17 Mei 2024 - 00:16 WIB