INIKEPRI.COM – Di tengah megahnya Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semangat untuk menegakkan integritas dan menolak praktik korupsi kembali disuarakan dengan lantang.
Kamis pagi (15/5), Bupati Natuna Cen Sui Lan, didampingi Sekretaris Daerah H. Boy Wijanarko Varianto serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suryanto, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih, Jakarta.
Acara tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang menggariskan peran strategis KPK dalam melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Dalam suasana yang sarat komitmen, Bupati Cen Sui Lan menyampaikan bahwa kehadiran dirinya dan jajaran adalah bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mendukung langkah-langkah strategis KPK. Ia menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan pilar utama pembangunan daerah, terlebih Natuna sebagai wilayah perbatasan yang memiliki posisi geostrategis dan geopolitik penting.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap lini pemerintahan. Kehadiran kami di forum ini bukan sekadar simbolis, tetapi sebuah ikrar moral dan administratif untuk memberantas korupsi dari hulu ke hilir,” ujar Cen Sui Lan, penuh ketegasan.
Lebih lanjut, ia berharap agar Rakornas ini mampu melahirkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat sistem pengawasan dan menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset daerah yang kerap menjadi titik rawan.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pidatonya menekankan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama kepala daerah. Ia mengingatkan bahwa integritas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan adalah kunci bagi terwujudnya pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
“Kepala daerah adalah nahkoda. Kalau arah kompasnya lurus, kapal tidak akan oleng. Maka, kepemimpinan daerah harus menjadi teladan dalam membangun sistem yang bebas dari korupsi,” tegas Setyo.
Salah satu instrumen yang menjadi fokus pembahasan adalah Monitoring Center for Prevention (MCP), sebuah sistem pelaporan berbasis data yang dikembangkan oleh KPK untuk mengukur efektivitas pencegahan korupsi di daerah. MCP mencakup delapan area intervensi penting: mulai dari perencanaan dan penganggaran, hingga pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah.
Instrumen ini telah terbukti membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi rawan korupsi serta mendorong terwujudnya budaya kerja yang akuntabel. Oleh karena itu, partisipasi aktif kepala daerah dalam sistem ini dianggap sebagai indikator komitmen terhadap upaya pencegahan.
Dengan kehadiran langsung Bupati Natuna dan jajarannya dalam forum tersebut, harapan akan tumbuhnya pemerintahan daerah yang bersih semakin kuat. Sinergi antara pusat dan daerah dalam memberantas korupsi bukan hanya sebuah formalitas, melainkan ikhtiar bersama menjaga kepercayaan rakyat—terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah terluar negeri.
“Dari Natuna yang jauh di ujung utara, kami ingin tunjukkan bahwa integritas tak mengenal batas. Kami ingin jadi contoh bahwa pemerintahan yang bersih bisa dimulai dari mana saja—bahkan dari batas negeri ini,” pungkas Cen Sui Lan, menggugah hadirin.
Dengan semangat yang mengakar dan strategi yang terukur, Rakornas ini menjadi penanda bahwa langkah-langkah pencegahan korupsi tak boleh berhenti. Dari pusat hingga daerah, dari kota hingga perbatasan, semua harus bergerak serentak demi Indonesia yang lebih jujur dan berkeadilan.
Penulis : IZ
