INIKEPRI.COM — Pemerintah Kota Batam mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Senin (2/6/2025).
Rancangan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.
Usulan perubahan tersebut dilandasi oleh penyesuaian asumsi ekonomi makro dan prioritas pembangunan daerah, yang mengikuti arahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
“Penyesuaian dilakukan karena adanya dinamika baru dalam proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, termasuk perkembangan kondisi ekonomi terkini,” ujar Amsakar.
Dalam rancangan itu, pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2025 diperkirakan mencapai kisaran 6,8–7,5 persen, sedikit disesuaikan dari proyeksi awal sebesar 6,8–7,6 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor unggulan seperti investasi, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta pariwisata. Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park dan Batam Aero Technic turut menjadi penggerak utama.
Tingkat inflasi diproyeksi tetap terkendali pada kisaran 1,5–3,5 persen, sejalan dengan target nasional. Sementara itu, konsumsi riil per kapita masyarakat diperkirakan naik menjadi Rp19,8 juta hingga Rp20 juta pada 2025, dari Rp19,6 juta pada tahun sebelumnya.
Pendapatan Naik, Belanja Meningkat
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2025, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp4,16 triliun, naik 5,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,96 triliun. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dipatok sebesar Rp2,25 triliun atau naik 5,85 persen. Pendapatan transfer dari pusat dan provinsi juga meningkat 3,76 persen menjadi Rp1,9 triliun.
Pemerintah Kota Batam menyiapkan sejumlah langkah untuk menggenjot PAD, termasuk intensifikasi pajak, kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau, serta penguatan sistem pembayaran non-tunai.
Di sisi lain, belanja daerah turut naik 5,49 persen menjadi Rp4,30 triliun. Alokasi belanja diarahkan untuk lima prioritas utama pembangunan, yakni:
1. Peningkatan daya saing daerah,
2. Pemerataan kesejahteraan,
3. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik,
4. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan
5. Penguatan sumber daya manusia unggul dan kompetitif.
Belanja modal mengalami lonjakan hingga 21,24 persen menjadi Rp877 miliar. Anggaran ini difokuskan pada penanganan banjir, pengelolaan sampah, peningkatan jalan, serta penataan taman kota.
Sementara itu, belanja operasi meningkat 4,37 persen menjadi Rp3,41 triliun, mencakup gaji aparatur sipil negara, biaya operasional SKPD, hingga alokasi bantuan sosial. Sebaliknya, belanja tak terduga dikurangi secara signifikan, dari Rp85 miliar menjadi Rp12,3 miliar.
Arah Pembangunan Inklusif
Selain aspek fisik, alokasi anggaran juga diarahkan untuk subsidi bagi pelaku usaha mikro, bantuan sosial bagi lansia, program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, serta program beasiswa dan penyediaan seragam sekolah gratis.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah juga naik sebesar 16,99 persen, dari Rp115 miliar menjadi Rp134,5 miliar. Kenaikan tersebut berasal dari efisiensi belanja dan pelampauan pendapatan sebelumnya, termasuk sisa dana dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta Dana BOS.
“Kami berharap pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kota Batam dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik, agar arah pembangunan semakin selaras dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Amsakar menutup.
Penulis : DI
Editor : IZ
