KNPI Minta Masyarakat Tenang, Haris Pertama Ingatkan Pejabat Jangan Jauh dari Nurani Rakyat

- Publisher

Jumat, 29 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama. Foto: INIKEPRI.COM

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama. Foto: INIKEPRI.COM

INIKEPRI.COM – Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, menyampaikan rasa duka mendalam atas tragedi yang terjadi dalam aksi demonstrasi 28 Agustus 2025 di Jakarta, ketika seorang peserta aksi meninggal dunia akibat terlindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya.

“KNPI berduka cita atas jatuhnya korban jiwa. Ini musibah yang menyayat hati kita semua. Dalam demokrasi, menyampaikan aspirasi adalah hak rakyat, dan seharusnya tidak berakhir dengan korban nyawa,” ujar Haris dalam keterangannya, Jumat (29/8/2025).

Haris menghimbau masyarakat, terutama kalangan muda, untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.

BACA JUGA:  KNPI Luncurkan Bus Pemuda Turangga Seta

“Energi generasi muda harus diarahkan untuk membangun bangsa, bukan diseret ke dalam tindakan destruktif yang merugikan diri sendiri maupun negara”, katanya.

Namun, Haris juga menegaskan bahwa tragedi ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan elit politik yang semakin menjauh dari suara rakyat. Ia mengingatkan para menteri dan anggota DPR agar tidak membuat keputusan yang menambah beban masyarakat.

“Rakyat sedang berjuang dalam kesulitan ekonomi, tapi justru para pejabat kerap membuat kebijakan yang tidak populer dan melukai hati rakyat. Sikap seperti ini sama saja mencoreng nama baik Presiden Prabowo yang sedang berjuang keras untuk membangun bangsa,” tegas Haris.

BACA JUGA:  Menkominfo Ajak Masyarakat Jaga Perdamaian dengan Teknologi Digital selama Pemilu 2024

Menurutnya, pejabat negara harusnya bisa membaca denyut nadi masyarakat dan merasakan apa yang rakyat alami. Kebijakan yang berorientasi pada kepentingan elit hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat, sekaligus mengancam kepercayaan publik.

“Kalau pejabat tidak peka, rakyat akan marah. Padahal, kepercayaan rakyat inilah modal utama Presiden Prabowo dalam membawa Indonesia menuju kejayaan. Jangan sampai langkah besar Presiden terhambat oleh ulah menteri atau DPR yang abai pada nurani rakyat,” sambungnya.

BACA JUGA:  Konser Amal Pemuda KNPI Batam: Sukses Galang Dana, Hidupkan Panggung Seni

KNPI menyerukan agar tragedi 28 Agustus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Kedewasaan demokrasi harus dijaga dengan dialog, kebijakan yang berkeadilan, dan empati pemimpin terhadap penderitaan rakyat.

“Jangan pernah jauh dari nurani rakyat. Karena rakyat bukan sekadar angka dalam survei, tapi denyut kehidupan bangsa ini. Hanya dengan berpihak kepada rakyat, kita bisa menjaga stabilitas dan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Haris.

Penulis : DI

Editor : IZ

Berita Terkait

Tak Perlu Bolak-balik Dukcapil, Pisah KK Kini Bisa Diajukan dari HP Lewat IKD
Pindah Domisili Kini Bisa dari Ponsel, Tak Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW
BGN Pangkas Anggaran Rp30 Triliun, MBG 2027 Tetap Disiapkan Rp232,5 Triliun
Mau Jadi Petugas Haji 2027? Ini Syarat, Jadwal Seleksi dan Perkiraan Honornya
Gugatan Ganti “Laut China Selatan” Jadi “Laut Natuna Utara” Ditolak MK
Sindikat Meterai Palsu Lintas Provinsi Dibongkar, Negara Berpotensi Rugi Rp1,03 Triliun
Gunung Ibu, Lewotobi Laki-laki dan Semeru Meletus Secara Beruntun pada Selasa Malam
Dari Istana Merdeka ke Monas, Kirab Simbol Kemerdekaan Tutup HUT ke-81 RI

Berita Terkait

Senin, 7 September 2026 - 07:15 WIB

Tak Perlu Bolak-balik Dukcapil, Pisah KK Kini Bisa Diajukan dari HP Lewat IKD

Sabtu, 5 September 2026 - 11:15 WIB

Pindah Domisili Kini Bisa dari Ponsel, Tak Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW

Jumat, 4 September 2026 - 09:00 WIB

BGN Pangkas Anggaran Rp30 Triliun, MBG 2027 Tetap Disiapkan Rp232,5 Triliun

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:33 WIB

Mau Jadi Petugas Haji 2027? Ini Syarat, Jadwal Seleksi dan Perkiraan Honornya

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 08:13 WIB

Gugatan Ganti “Laut China Selatan” Jadi “Laut Natuna Utara” Ditolak MK

Berita Terbaru