INIKEPRI.COM – Harapan warga Tanjung Banon akhirnya menjadi kenyataan. Kepala BP Batam Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa seluruh selisih biaya pembangunan rumah relokasi akan dikembalikan sepenuhnya kepada warga.
Kini, rumah-rumah yang sebelumnya dikenakan biaya tambahan hingga Rp130 juta resmi digratiskan, sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.
Kabar gembira ini disampaikan Amsakar saat menghadiri kegiatan Bakti Sosial HUT ke-54 BP Batam, di Perumahan Tanjung Banon, Sabtu (25/10/2025).
“Sudah kami tetapkan dalam surat keputusan. Kalau ada selisih biaya, semuanya dikembalikan. Tidak ada lagi angka yang menggantung,” tegas Amsakar disambut tepuk tangan warga.
Turut hadir dalam acara tersebut Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syafruddin, Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin, jajaran Forkopimda Kepri dan Kota Batam, Pj Sekda Batam Firmansyah, Ketua BAZNAS Kota Batam, serta Direktur Utama PLN Batam dan sejumlah perwakilan instansi vertikal.
Janji yang Ditepati
Amsakar menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar wacana, melainkan komitmen nyata BP Batam untuk meringankan beban warga.
“Ini bukan sekadar janji, tapi komitmen kami agar masyarakat tidak terbebani lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, warga Tanjung Banon menghadapi perbedaan antara nilai ganti rugi dan biaya pembangunan rumah di lokasi relokasi. Kini, perbedaan itu dihapus sepenuhnya.
“Mulai hari ini, semua dikembalikan ke masyarakat. Tidak ada lagi biaya tambahan. Warga benar-benar gratis, sebagaimana janji kita,” lanjutnya.
Langkah tersebut menjadi bukti nyata kepedulian BP Batam untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap program pengembangan kawasan baru, termasuk Tanjung Banon dan Rempang Eco-City.
“Kami ingin masyarakat yakin bahwa pemerintah hadir untuk melindungi mereka,” tegas Amsakar.
Peningkatan Fasilitas dan Kepedulian Sosial
Dalam kesempatan itu, BP Batam juga menghadirkan layanan pengobatan gratis yang melibatkan tujuh dokter spesialis—mulai dari spesialis jantung, saraf, bedah, anak, penyakit dalam, hingga dokter umum—untuk warga relokasi.
Selain itu, jumlah rumah layak huni ditingkatkan dari 500 menjadi 1.000 unit, menyesuaikan dengan aspirasi warga.
“Kita bangun sesuai kebutuhan masyarakat agar mereka merasa memiliki. Pembangunan bukan sekadar infrastruktur, tapi tentang keadilan dan kebersamaan,” ujar Amsakar.
Peringatan HUT ke-54 BP Batam juga diramaikan dengan bazar UMKM, khitanan massal, pembagian 1.500 paket sembako, dan 3.000 kacamata baca.
Menurut Amsakar, kegiatan ini menjadi momentum reflektif agar BP Batam terus menjadi lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Hari jadi ini bukan seremoni, tapi refleksi agar BP Batam semakin baik dan dekat dengan rakyat,” katanya.
Apresiasi dari Pemerintah Pusat
Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang turut hadir, memberikan apresiasi atas kebijakan humanis tersebut. Ia menilai langkah Amsakar dan Li Claudia sejalan dengan prinsip pembangunan berkeadilan dan berpihak pada rakyat.
“Saatnya berpihak kepada warga. Tidak boleh ada yang dirugikan,” ujarnya.
Menurut Iftitah, pendekatan dalam program relokasi harus mengutamakan kemanusiaan dan kesejahteraan.
“Transmigrasi kini bukan sekadar memindahkan penduduk, tapi membangun kawasan layak huni dengan fasilitas lengkap. Warga harus merasa tinggal di rumah yang nyaman, bukan sekadar dipindahkan,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa program Tanjung Banon harus menjadi contoh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan pendekatan humanis.
“Tidak boleh ada pemindahan paksa, semua harus memuliakan masyarakat,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Iftitah juga menyoroti potensi besar Batam sebagai pusat industri dan maritim di kawasan regional.
“Dengan infrastruktur yang lengkap dan kedalaman laut yang ideal, Batam punya posisi strategis untuk menjadi motor ekonomi nasional,” tandasnya.
Penulis : RP
Editor : IZ
