INIKEPRI.COM – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau Aries Fariandi, memaparkan strategi fundamental dan kerangka kerja teknis penanggulangan kemiskinan dalam Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Gedung Daerah, Selasa (25/11/2025).
Paparan tersebut menjadi panduan tegas bagi seluruh Kabupaten/Kota untuk mencapai target ambisius penurunan kemiskinan, khususnya dengan menekankan pentingnya integrasi program lima klaster dan penggunaan data yang akurat.
Dalam penyampaiannya, Aries menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka kemiskinan ekstrem sangat bergantung pada kualitas data dan integrasi program lintas klaster di seluruh daerah.
“Setiap Kabupaten/Kota harus memahami akar masalah kemiskinan di tingkat desa maupun kelurahan agar program yang disalurkan benar-benar solutif,” tegasnya.
Aries juga menyampaikan sejumlah data makro yang menunjukkan performa positif Provinsi Kepri pada level nasional.
Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) Kepri pada Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 7,48%, menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga secara Nasional.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2025 berhasil ditekan hingga mencapai 6,45%, menunjukkan tren perbaikan signifikan.
Kualitas hidup masyarakat Kepri pun tergambar melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 80,53 poin pada tahun 2025. Capaian ini menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan IPM ketiga tertinggi di Indonesia.
Dalam aspek kesejahteraan, Indeks Kebahagiaan Kepri tercatat sebesar 74,77 poin, menjadikannya provinsi dengan tingkat kebahagiaan keenam tertinggi secara nasional pada tahun 2025.
“Meskipun berbagai indikator ekonomi Kepri tinggi, isu kemiskinan tetap menjadi prioritas utama penanganan Pemprov Kepri,” kata Aries menegaskan.
Ia menyebutkan jumlah penduduk miskin per Maret 2025 sebanyak 117.280 orang atau setara dengan 4,44% penduduk Kepri.
Adapun Gini Rasio Kepri per Maret 2025 berada di angka 0,382 dan masih berada dalam kategori sedang.
Aries memastikan bahwa Kepri berkomitmen penuh terhadap instruksi Presiden untuk mencapai nol persen Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2029.
“Saat ini, data per Maret 2025 menunjukkan bahwa Kemiskinan Ekstrem di Kepri berada pada kisaran 0,49%,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, Aries memaparkan adanya disparitas tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota yang perlu menjadi perhatian.
Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Natuna sebesar 8,06%, disusul Kabupaten Lingga 7,68%, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 6,70%.
“Sebaliknya, tingkat kemiskinan terendah dicatatkan oleh Kota Batam sebesar 4,03% Kota Tanjungpinang sebesar 4,39%,” jelasnya.
Aries meminta agar setiap perwakilan Kabupaten/Kota memastikan bahwa intervensi program dilakukan berdasarkan Analisis Root Cause Kemiskinan di tiap wilayah.
Ia menjelaskan bahwa faktor penyebab tertinggi kemiskinan adalah masalah pendapatan, terutama kurangnya lapangan pekerjaan yang menyumbang 43%.
Pendapatan yang kecil juga menjadi faktor dominan lain dengan kontribusi sebesar 34%. Sementara itu, rendahnya pendidikan kepala rumah tangga dan masalah kesehatan masing-masing menyumbang 7%.
“Sementara itu, isu harga barang kebutuhan pokok yang mahal turut memberikan kontribusi sebesar 4% terhadap penyebab kemiskinan,” tambah Aries.
Ia menegaskan bahwa penanganan P3KE akan difokuskan pada tiga pilar utama seperti, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kapabilitas dan pendapatan melalui pemberdayaan, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan berbasis wilayah.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi program yang terintegrasi dalam lima klaster penanggulangan kemiskinan untuk menciptakan intervensi yang komprehensif.
Kelima klaster tersebut meliputi Program Bantuan Sosial (Klaster 1), Peningkatan Produktivitas/Pemberdayaan Ekonomi (Klaster 2), Sinergi antar Daerah (Klaster 3), Penguatan Kelembagaan (Klaster 4), dan Penanggulangan Berbasis Masyarakat (Klaster 5).
“Untuk menajamkan intervensi, alokasi program dan anggaran tahun 2025/2026 harus didasarkan pada Analisis Root Cause di setiap wilayah,” imbuhnya.
Aries menegaskan bahwa akurasi data merupakan prasyarat utama dalam perencanaan. Ia meminta seluruh Tim Koordinasi Kabupaten/Kota memprioritaskan validasi dan pemanfaatan basis data P3KE yang disandingkan dengan DTKS dan data BPS.
Dengan data yang akurat, program Bantuan Sosial dapat difokuskan pada rumah tangga di desil 1 (kelompok termiskin), sementara program Pemberdayaan Ekonomi diarahkan kepada rumah tangga miskin yang memiliki potensi untuk naik kelas.
“Integrasi data dan program ini diharapkan mampu mempercepat progres Kepri menuju target penurunan persentase penduduk miskin menjadi 4,14% pada tahun 2026,” tutupnya.
Penulis : DI
Editor : IZ
