INIKEPRI.COM — Proyek pembangunan pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)–Pulau Pemping resmi memasuki tahap konstruksi setelah prosesi groundbreaking di Pulau Pemping, Kota Batam. Proyek strategis nasional ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik, khususnya pembangkit listrik di Batam.
Pipa gas WNTS–Pulau Pemping diproyeksikan rampung pada Juli 2026 dan akan menyalurkan pasokan gas sebesar 111 BBTUD dari lapangan West Natuna. Gas tersebut sebelumnya dialirkan ke pasar ekspor dan kini dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor energi.
Direktur Manajemen Pembangkit PLN, Rizal Calvary, dalam sambutannya menyebut proyek ini sebagai momentum penting kembalinya kekayaan alam nasional ke pangkuan pertiwi. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional dan arah kebijakan energi yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Namun demikian, Rizal juga mengakui bahwa hingga saat ini pembahasan terkait harga jual gas untuk pembangkit listrik masih memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Ia menegaskan PLN bersama para pemangku kepentingan akan segera mencari solusi agar harga gas dapat ditetapkan secara adil dan berkelanjutan untuk PLN Batam.
Sementara itu, Amsakar Achmad, Wali Kota Batam, dalam sambutan pembukanya menegaskan bahwa pendistribusian gas bumi ke PLN Batam sebagai pelanggan utama harus ditempuh melalui mekanisme harga pemerintah, bukan harga komersial. Menurut Amsakar, harga gas yang berkeadilan akan berdampak langsung pada penurunan biaya pokok pembangkitan listrik serta menjaga daya saing Batam sebagai kawasan industri, jasa, dan perbatasan strategis negara.
“PLN Batam harus ditempatkan sebagai customer utama, karena listrik adalah hajat hidup orang banyak. Harga gas yang mengikuti kebijakan pemerintah akan menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi di Batam,” ujar Amsakar.
Pandangan tersebut mendapat dukungan dari Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto. Ia menyatakan SKK Migas akan mendorong optimalisasi alokasi gas domestik untuk pembangkit listrik serta mendukung penetapan harga gas HGBT untuk PLN Batam sesuai dengan kebijakan pemerintah, agar manfaat energi nasional dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain aspek energi dan harga, perhatian terhadap dampak sosial proyek juga menjadi sorotan. Amsakar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur strategis harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat lokal, khususnya nelayan Pulau Pemping, melalui sosialisasi yang transparan dan mekanisme mitigasi dampak selama masa konstruksi.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga disampaikan Anggota DPRD Batam dari Fraksi Gerindra, Anwar Anas. Ia menekankan tiga sikap utama DPRD dalam menyikapi proyek ini.
Pertama, DPRD meminta agar PLN Batam ditetapkan sebagai customer prioritas dalam pendistribusian gas bumi. Menurutnya, Batam sebagai kawasan industri dan wilayah strategis nasional tidak boleh diperlakukan sebagai konsumen residual.
Kedua, DPRD menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam penetapan harga gas. Dengan semakin pendeknya rantai distribusi melalui pembangunan pipa WNTS–Pulau Pemping, harga gas per MMBTU seharusnya lebih rendah dan digunakan sebagai instrumen penguatan daya saing industri serta penurunan beban biaya listrik masyarakat.
Ketiga, DPRD menaruh perhatian serius terhadap nelayan Pulau Pemping. Anwar Anas menegaskan proyek strategis nasional tidak boleh menimbulkan korban sosial dan harus disertai sosialisasi partisipatif serta kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak.
Dengan dimulainya tahap konstruksi ini, proyek pipa gas WNTS–Pulau Pemping diharapkan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan energi nasional, tetapi juga menghadirkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan rakyat di daerah.
Penulis : IZ
