INIKEPRI.COM – Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat sinergi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya bagi nelayan dan petani yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat I Lantai II Kantor Bupati Natuna, Selasa (14/7/2026). Pertemuan dipimpin langsung Bupati Natuna Cen Sui Lan, didampingi Wakil Bupati Jarmin dan Sekretaris Daerah Boy Wijanarko.
Turut hadir Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto beserta jajaran, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Batam Hanif Pradita Nursalih, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Hiswana Migas, para camat, kepala desa, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Bupati Cen Sui Lan menegaskan bahwa Natuna sebagai daerah kepulauan sekaligus wilayah perbatasan memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain dalam hal penyediaan dan distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, akses energi yang memadai menjadi faktor penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama para nelayan yang setiap hari bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
“Distribusi BBM merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Natuna, khususnya nelayan. Melalui pertemuan ini diharapkan lahir solusi bersama untuk mengatasi berbagai kendala distribusi serta memperkuat ketahanan energi di Kabupaten Natuna,” ujar Cen Sui Lan.
Ia juga menjelaskan, salah satu persoalan yang dihadapi adalah penyerapan solar bersubsidi yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca. Akibatnya, kebutuhan riil di lapangan sering kali berbeda dengan kuota yang telah ditetapkan.
Selain itu, masih terdapat sejumlah hambatan lain, mulai dari prosedur penyaluran Pertalite di wilayah yang belum memiliki lembaga penyalur resmi, keterbatasan armada pengangkut BBM yang memenuhi standar keselamatan, hingga belum terbentuknya subpenyalur BBM di beberapa wilayah karena kendala administrasi.
Distribusi minyak tanah ke sejumlah pulau juga masih mengandalkan kapal kayu karena keterbatasan sarana transportasi yang sesuai standar keselamatan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna saat ini tengah melakukan pembaruan data nelayan secara menyeluruh. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan riil sekaligus usulan penyesuaian kuota BBM bersubsidi sektor perikanan.
“Hasil pendataan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan agar kuota BBM bersubsidi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Kami juga berharap sinergi dengan BPH Migas dan Pertamina terus diperkuat melalui kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik daerah kepulauan dan perbatasan,” kata Cen Sui Lan.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menegaskan pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurut Bambang, pengawasan dilakukan mulai dari pengendalian kuota, pemantauan distribusi hingga pemberian sanksi apabila ditemukan penyalahgunaan.
“BPH Migas berkomitmen memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Berbagai langkah pengawasan terus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan serta menjaga distribusi tetap tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi digital juga terus dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya melalui sistem penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yang lebih cepat, akurat, dan transparan bagi nelayan dengan kapal di bawah 30 GT maupun petani pengguna alat dan mesin pertanian.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna bersama BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, dan seluruh pemangku kepentingan sepakat memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola distribusi BBM yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat, menopang aktivitas ekonomi daerah, serta memperkuat ketahanan energi di Kabupaten Natuna sebagai salah satu wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penulis : Di
Editor : IZ
