INIKEPRI.COM – Bupati Natuna Cen Sui Lan memanfaatkan kunjungan Tim Kedeputian Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang masih dihadapi daerah perbatasan tersebut. Mulai dari tingginya harga tiket pesawat hingga belum optimalnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi perhatian utama yang disampaikan kepada pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan dalam agenda Courtesy Call yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Selasa (14/7/2026), sebagai bagian dari rangkaian Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) Tim Kedeputian Geostrategi DPN di Kabupaten Natuna.
Pertemuan dipimpin langsung oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan dan dihadiri Wakil Bupati Jarmin, Sekretaris Daerah Boy Wijanarko Varianto, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Tim Kedeputian Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional yang dipimpin Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional selaku Ketua Tim.
Dalam paparannya, Cen Sui Lan menegaskan bahwa sebagai wilayah terdepan Indonesia, Natuna memiliki posisi strategis yang sangat penting. Namun, sejumlah kendala masih menjadi penghambat percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah mahalnya harga tiket pesawat menuju dan dari Natuna. Menurutnya, tingginya biaya transportasi udara tidak hanya membebani masyarakat, tetapi juga menghambat perkembangan sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu potensi unggulan daerah.
Selain konektivitas transportasi, Bupati juga menyinggung persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga kini belum tersalurkan secara optimal dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Natuna.
Ia menilai keterlambatan penyaluran DBH turut berdampak terhadap perputaran ekonomi daerah dan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah dirancang pemerintah daerah.
“Sebagai daerah perbatasan, Natuna memiliki posisi yang sangat strategis. Namun masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian pemerintah pusat, terutama terkait konektivitas transportasi dan penyaluran Dana Bagi Hasil yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah,” ujar Cen Sui Lan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional selaku Ketua Tim menjelaskan bahwa DPN memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara, termasuk memberikan pertimbangan strategis terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan nasional.
Ia menyampaikan bahwa seluruh masukan dari Pemerintah Kabupaten Natuna akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan strategis nasional.
Tim Kedeputian Geostrategi DPN juga menyatakan akan melakukan pendalaman terhadap persoalan Dana Bagi Hasil yang masih tertunda penyalurannya. Hasil kajian tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Deputi Bidang Ekonomi untuk ditelaah sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh dialog. Berbagai isu strategis terkait pembangunan kawasan perbatasan menjadi bahan diskusi antara pemerintah daerah dan Tim Dewan Pertahanan Nasional.
Melalui kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan konektivitas, serta memperkokoh posisi Natuna sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penulis : RBP
Editor : IZ
