INIKEPRI.COM – Pemerintah Kota Batam memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Perum Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menekan laju inflasi yang saat ini tercatat sebesar 4,75 persen. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat stabilitas harga kebutuhan pokok melalui kebijakan yang lebih terarah dan berbasis data.
Komitmen itu dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, di VIP Room Ai Viola Cafe, Batam Centre, Rabu (29/7/2026). Pertemuan tersebut turut membahas evaluasi kondisi inflasi sekaligus merumuskan langkah-langkah pengendalian yang dinilai lebih efektif.
Firmansyah mengatakan Pemerintah Kota Batam selama ini telah menjalankan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga, mulai dari pelaksanaan operasi pasar murah, pemantauan harga komoditas secara berkala, hingga memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil pangan agar pasokan tetap terjaga.
“Pemko Batam secara konsisten menyelenggarakan operasi pasar murah di berbagai kecamatan bersama Bulog. Program ini tidak hanya bertujuan menjaga kestabilan harga, tetapi juga memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Menurut Firmansyah, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Bank Indonesia, Bulog, BPS, distributor, hingga pelaku usaha agar setiap kebijakan mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan inflasi.
“Kita harus menyatukan langkah antara Pemko Batam, Bank Indonesia, Bulog, BPS, serta para penyalur. Dengan sinergi yang kuat, berbagai intervensi yang dilakukan diharapkan mampu menjadi stimulus efektif untuk mengendalikan inflasi di Kota Batam,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar pelaksanaan operasi pasar murah ke depan lebih mengacu pada data statistik yang dimiliki BPS sehingga lokasi intervensi benar-benar menyasar wilayah yang mengalami tekanan harga paling tinggi.
“Selama ini lokasi operasi pasar banyak berasal dari usulan kecamatan. Ke depan kami berharap dukungan data BPS dapat menjadi dasar dalam menentukan lokasi sehingga pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan mampu mengendalikan harga komoditas yang mengalami kenaikan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastuti, menyatakan pihaknya siap memperkuat dukungan data dalam upaya pengendalian inflasi di Batam.
Menurutnya, salah satu faktor yang mendorong kenaikan inflasi dalam beberapa waktu terakhir adalah dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang kemudian memicu kenaikan harga sejumlah komoditas.
“Kenaikan harga BBM pada bulan sebelumnya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan inflasi di berbagai daerah, termasuk Kota Batam,” jelas Devi.
Ia menilai stabilitas harga juga sangat bergantung pada kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan bahan pangan. Oleh karena itu, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas perlu terus diperkuat agar pasokan tetap aman dan harga dapat dikendalikan.
“Salah satu langkah penting adalah memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil komoditas pangan. Jika pasokan terjaga, maka stabilitas harga di pasar juga akan lebih mudah dipertahankan,” ujarnya.
Devi menambahkan BPS siap menyediakan informasi mengenai komoditas yang mengalami lonjakan harga agar menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan bentuk intervensi yang paling tepat.
“Dengan data yang akurat dan terukur, pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang lebih efektif sehingga kenaikan harga berbagai komoditas dapat dikendalikan dan tidak membebani masyarakat,” tutupnya.
Penulis : RBP
Editor : IZ
