Termasuk Kepri, Ini Daftar Provinsi yang Sudah Tetapkan UMP 2022

- Admin

Minggu, 21 November 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Gaji. Foto: Istimewa

Ilustrasi Gaji. Foto: Istimewa

INIKEPRI.COM – Sebanyak 22 provinsi di Tanah Air sudah mengumumkan kenaikan Upah Minimium Provinsi (UMP) tahun 2022.

Penetapan UMP yang baru ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Rata-rata simulasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09%.

Pemerintah memberi tenggat kepada kepala daerah sampai dengan 20 November terkait UMP Provinsi.

Sedangkan, Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) ditetapkan paling lambat 30 November 2021, setelah penetapan UMP.

Contoh provinsi yang juga telah menetapkan UMP adalah Riau dengan rata-rata kenaikan UMP 2022 sebesar 1,7%.

“Kami bersama dewan pengupahan sudah sepakat, UMP tahun ini baik 1,7 persen. Selanjutnya kita akan bahas dan menentukan formula dalam menetapkan UMP Riau yang mulai berlaku tahun 2022, ini berdasarkan indikator ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan aspek tenaga kerja,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau Jonli, dalam keterangannya.

Baca Juga :  Innalillahi, Pentolan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril Wafat

Ketika Riau menetapkan UMP lebih besar dari rata-rata nasional yang sebesar 1,09%, maka ada juga provinsi yang sudah mengumumkan tidak akan menaikkan UMP, yakni Sulawesi Utara.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menerangkan bahwa keputusan itu dengan mempertimbangkan force majeure pandemi COVID-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan investasi yang ada di provinsi Sulawesi Utara.

“Hari ini, 17 November 2021, sesuai Keputusan Gubernur Sulut No. 375, tanggal 16 November 2021, Menetapkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.310.723,” kata Olly dilansir dari situs resmi provinsi Sulut.

Sementara itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim tahun 2022, mengalami kenaikan dari Rp2.981.378.72 tahun 2021 menjadi Rp3.014.497.22, naik sebesar Rp 33 ribu lebih atau 1,11 persen.

Baca Juga :  Omnibus Law dalam Pandangan Kadin

“Dan perhitungannya menggunakan formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 yang terbaru,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltim H Suroto dilansir dari akun instagram resmi @pemprovkaltim.

Berikut ini data terkini Provinsi yang telah menetapkan UMP 2022:

  1. Jawa Barat naik 1,71 persen jadi Rp 1.841.487,31
  2. Jawa Tengah naik 0,78 persen jadi Rp 1.812.935
  3. Daerah Istimewa Yogyakarta naik 4,30 persen jadi Rp 1.840.915,53
  4. Banten naik 1,63 persen jadi Rp 2.501.203
  5. Sumatera Barat naik jadi Rp 2.512.539
  6. Sumatera Selatan tak naik tetap sebesar Rp 3.144.446
  7. Sumatera Utara naik 0,93 persen jadi Rp 2.522.609
  8. Sulawesi Utara tak naik tetap sebesar Rp 3.310.723
  9. Sulawesi Selatan tidak naik tetap Rp 3.165.876
  10. Sulawesi Tenggara naik 0,7 persen jadi Rp 2.710.595
  11. Kalimantan Timur naik 1,11 persen jadi Rp 3.014.497,22
  12. Kalimantan Barat naik 1,44 persen jadi Rp 2.434.328,19
  13. Kalimantan Tengah naik jadi Rp 2.922.516
  14. Papua Barat naik 2,04 persen jadi Rp 3.200.000
  15. Papua naik 1,29 persen jadi Rp 3.561.932
  16. Gorontalo naik 0,42 persen jadi Rp 2.800.580
  17. Kepulauan Bangka Belitung naik 1,08 persen jadi Rp 3.264.881
  18. Nusa Tenggara Barat naik 1,07 persen jadi Rp 2,207 juta
  19. Bali naik 0,98 persen jadi Rp 2.516.971
  20. Riau naik 1,7 persen jadi Rp 2.938.564
  21. Kepulauan Riau naik 1,49 persen jadi Rp 3.050.172
  22. Sulawesi Barat tidak naik tetap sebesar Rp 2.678.863
Baca Juga :  Berwarna Krem, Seragam Baru Satpam Mirip Inspektur Vijay

(DI/CNBCINDONESIA)

Berita Terkait

Puasa 2026 Segera Tiba, Siswa Dapat Libur Tiga Hari di Awal Ramadan
Polri Mulai Berlakukan KUHP dan KUHAP Baru, Penegakan Hukum Masuki Babak Baru
Cara Cek Hasil Nilai TKA Kemendikdasmen 2025, Lengkap dan Resmi
Mulai Januari 2026, Sebut Teman ‘Anjing’ Bisa Berujung Bui
Hakim PN Batam Dipecat Tidak Hormat, Terbukti Selingkuh dengan Anggota Ormas
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK Bersama 9 Orang Lainnya
Endipat Sentil Kinerja Komdigi, Tegaskan Kritik Bukan Ditujukan kepada Relawan
PPPK BGN 2025 Resmi Dibuka, Begini Tata Cara dan Syarat Lengkap Pendaftarannya

Berita Terkait

Minggu, 4 Januari 2026 - 10:58 WIB

Puasa 2026 Segera Tiba, Siswa Dapat Libur Tiga Hari di Awal Ramadan

Sabtu, 3 Januari 2026 - 08:54 WIB

Polri Mulai Berlakukan KUHP dan KUHAP Baru, Penegakan Hukum Masuki Babak Baru

Jumat, 26 Desember 2025 - 10:19 WIB

Cara Cek Hasil Nilai TKA Kemendikdasmen 2025, Lengkap dan Resmi

Rabu, 24 Desember 2025 - 10:17 WIB

Mulai Januari 2026, Sebut Teman ‘Anjing’ Bisa Berujung Bui

Senin, 22 Desember 2025 - 17:30 WIB

Hakim PN Batam Dipecat Tidak Hormat, Terbukti Selingkuh dengan Anggota Ormas

Berita Terbaru