INIKEPRI.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tanjungpinang menggelar rapat Forum Komunikasi Bersama Pemangku Kepentingan Utama Pemerintah Kota Tanjungpinang, di ruang rapat Engku Putri Raja Hamidah, kantor wali kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (31/3/2022).
Gelaran forum tersebut dalam rangka percepatan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kepesertaan semesta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di kota Tanjungpinang.
Sekda Kota Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari mengatakan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 8 tahun 2020, target kepesertaan JKN mencakup 98% penduduk Indonesia pada 2024.
Di Tanjungpinang, data per 1 Maret 2022 ada sebanyak 87,57% penduduk yang telah menjadi peserta program JKN-KIS. Ini berarti, untuk menuju UHC kota Tanjungpinang dari target 98% penduduk, masih terdapat selisih 23.760 jiwa yang belum terdaftar JKN.
“Artinya, ada 23.760 jiwa yang belum terdaftar. Ini akan kita upayakan secara bertahap, mengingat APBD kita juga terbatas,” ucap Teguh.
Dalam forum itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, dr Fauzi Lukman Nurdiansyah menuturkan secara poin kita ingin mengejar UHC atau cakupan semesta, di mana seluruh masyarakat tercover dalam JKN KIS.
Untuk kota Tanjungpinang sendiri, cakupan kepesertaan masih ada kuota 35.832 orang yang bisa menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS kesehatan.
“Berarti masih ada kuota bagi 35.000 lagi yang iurannya ditanggung pemerintah. Ini bisa dikejar,” ucapnya.
Namun, kata Fauzi, untuk mengejar kuota itu nanti, tentu tindak lanjut teknis di lapangan, dinsos bersama OPD terkait. Pihaknya, akan membantu mengejar kouta tadi.
“Kita coba bantu kejar untuk memenuhi kuota tadi. Dengan harapan, kita bisa mengejar capaian cakupan UHC sesuai target pusat pada 2024. Artinya, tinggal 2 tahun lagi,” ucapnya.
Sementara Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang, Surjadi mengusulkan untuk mengejar kouta 35.000 itu harus ada percepatan dengan membentuk tim terpadu, dinsos utamanya. Karena, kita harus mendata terlebih dahulu setiap warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
“Kuota 35 ribu ini peluang, jadi perlu tim percepatan untuk mengindentifikasikan mana yang belum tercover PBI BPJS dan berapa yang sudah tercover. Sisanya, bisa kita cover lewat APBD,” ucapnya.
Menurutnya, tim percepatan ini penting, karena basis data DTKS yang 24.000 itu per kepala keluarga (KK), jadi harus didata per orangnya.
“Tindak lanjutnya nanti, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan akan mengadakan rapat khusus untuk mengurai masalah ini bersama OPD dan pihak terkait,” ucapnya.
Dalam forum ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro, Hamalis, Plt. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tamrin Dahlan, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Elfiani Sandri.
Dan Sekretaris Dinas Sosial, Hardianto, memberikan berbagai masukan dan saran untuk mengejar kuota cakupan kepesertaan PBI BPJS, sehingga target menuju UHC kota Tanjungpinang tercapai. (RBP)
