INIKEPRI.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali meraih penghargaan dari Pemerintah Pusat.
Kali ini Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima langsung penghargaan Pemda dengan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minimal 10 kali (tahun) berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Puncak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Kamis (22/9).
BACA JUGA:
Upaya Gubernur Ansar Mengubah Masyarakat Lebih Melek Teknologi
Opini WTP atau unqualified opinion adalah capaian tertinggi suatu entitas yang menyampaikan laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya. Adapun opini WTP tahun 2021 lalu merupakan Opini WTP ke-12 kali berturut-turut yang diraih Pemprov Kepri.
Ada 4 kategori penghargaan yang diserahkan pada Rakernas kali ini, yakni penerima opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2021, penerima opini WTP minimal 5 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Tahun 2017 – 2021, penerima opini WTP minimal 10 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Tahun 2012 – 2021, dan penerima opini WTP minimal 15 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Tahun 2007 – 2021.
Atas penghargaan dari Kementerian Keuangan RI ini, Gubernur Ansar berharap hal ini bisa menjadi pemacu kinerja seluruh jajarannya. Gubernur juga berterimakasih atas kerja keras seluruh tim dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Dengan penghargaan ini juga sebagai bukti jika seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri sudah bekerja dengan baik.
“Kita bersyukur dan berterimakasih karena kepada seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri tanpa terkecuali. Ini bunting jika tim kita sudah bekerja denga sangat baik. Mencapai WTP 12 kali berturut-turut bukanlah hal yang mudah, tapi kita telah membuktikannya. Dan dan bahkan Kementerian Keuangan pun mengakui ini dengan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kepri,” kata Ansar.
BACA JUGA:
Ansar Ahmad Minta Gaji PTK Non ASN Dibayar Secepatnya
Selain penyerahan penghargaan, Acara Puncak Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 juga diisi dengan Keynote Speech oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta talkshow dengan tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak tanggal 22 Agustus 2022 yang lalu berupa aneka lomba,webinar, dan coaching clinic.
Menkeu Sri Mulyani saat memberikan keynote speech membeberkan tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP.
“Sedangkan bagi kementerian dan lembaga pusat, ada 83 dari 87 kementerian dan lembaga yang mendapatkan WTP. Ini bukanlah suatu pencapaian yang biasa, karena ini dicapai dalam masa dua tahun dihadapkan pandemi COVID-19,” ucapnya
Sri Mulyani mengatakan, melihat perjalanan Indonesia di dalam membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan tentu berharap tidak hanya sekadar dari sisi status hasil audit BPK-nya WTP.
“Namun, yang sama penting bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat bagi instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang diahadapi bangsa. Selain itu, juga tetap menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara baik di APBN maupun APBD. Saya ingin menyampaikan terimakasih, karena dalam suasana yang sangat tidak biasa, tapi kita tetap mengedepankan aspek akuntabilitas, penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab, meskipun tantangannya sangat luar biasa” ungkap Sri.
Usai acara, atas pencapaian ini Gubernur Ansar menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kepri sebagai ujung tombak pengelolaan keuangan daerah, DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta pihak – pihak terkait yang telah memberikan perhatian dan dukungannya.
“Penghargaan ini merupakan bukti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan penghargaan yang telah diterima ini, saya harap pengelolaan keuangan akan semakin baik, transparan dan akuntabel. Juga pencapaian ini agar dapat dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang” ucapnya. (RBP)
