Bawaslu Temukan 99 Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemilu 2024

- Publisher

Jumat, 16 Desember 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kedua dari kanan) menyampailan melakukan  hasil pengawasan verifikasi faktual di Media Center  Bawaslu RI Jakarta, Kamis (15/12/2022). Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kedua dari kanan) menyampailan melakukan hasil pengawasan verifikasi faktual di Media Center Bawaslu RI Jakarta, Kamis (15/12/2022). Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu.

INIKEPRI.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat sampai dengan Selasa (13/12/2022) terdapat sejumlah 99 dugaan pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, dan faktual partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (15/12/2021).

Menurut Lolly, 99 dugaan pelanggaran yang terdiri atas 80 temuan dan 19 laporan.

Lolly memaparkan, sejumlah 80 temuan pelanggaran tersebut terdiri atas 76 temuan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan verifikasi administrasi parpol oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota.

BACA JUGA:  Jelang Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Siapkan Jajarannya

Berikutnya, tiga temuan dugaan pelanggaran lainnya adalah terkait dengan verifikasi faktual parpol di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Barat, serta 1 temuan dari laporan dugaan pelanggaran dalam verifikasi faktual di Aceh.

Loly mengatakan, dari seluruh temuan tersebut, hasil penanganan yang dilakukan Bawaslu adalah sebanyak 11 temuan dihentikan pada putusan pendahuluan, serta 64 temuan lainnya menunjukkan bahwa KPU kabupaten/kota terbukti bersalah melakukan pelanggaran administrasi dan diberi sanksi berupa teguran.

BACA JUGA:  Selamat! Partai Gelora Resmi Kantongi SK Menkumham

Kemudian, satu temuan terkait dengan pelanggaran administrasi pada tahapan verifikasi administrasi di Jawa Timur, hasil penanganan dari Bawaslu menyatakan dugaan pelanggaran administrasi tersebut tidak terbukti.

Selanjutnya mengenai 19 laporan dugaan pelanggaran, Lolly menyampaikan laporan-laporan tersebut terdiri atas 18 laporan terkait dengan pendaftaran partai politik yang 17 di antaranya diperiksa Bawaslu RI dan satu laporan diperiksa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Provinsi Aceh.

BACA JUGA:  HIMAPERSIS Tanjungpinang-Bintan Soroti Kinerja Timsel Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kepri

“Adapun hasil penanganan 18 laporan tersebut adalah sembilan laporan dihentikan di putusan pendahuluan dan sembilan laporan dilakukan pemeriksaan serta dinyatakan tidak terbukti ada pelanggaran administrasi,” kata Lolly. (DI)

Berita Terkait

Konsolidasi di Batam, Ahmad Ali Tegaskan Target PSI Rebut Satu Kursi DPR RI dari Kepri
Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo Subianto Turun Jadi 9,8 Persen
Sekretaris Projo Kepri: Putusan MK Bukan Vonis Gibran Tak Punya Ijazah SMA
Jokowi Ungkap Sudah Jadi Anggota PSI, November Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina
Usulan Pilkada Tanpa Wakil Layak Dikaji, Sudah Dibahas Lintas Fraksi DPR
Silaturahmi Hanura dan Bawaslu Batam, Bahas SIPOL hingga Validitas Kepengurusan Partai
Formasi Baru! Duet ‘Kak Randi– Mas Kamal’ Resmi Pimpin NasDem Batam: Siap Dekatkan Politik ke Rakyat, Pemilih Muda Dibidik
Sejarah NasDem dan Ujian Terbarunya: Membaca Isu Merger di Peta Politik Nasional

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 07:40 WIB

Konsolidasi di Batam, Ahmad Ali Tegaskan Target PSI Rebut Satu Kursi DPR RI dari Kepri

Minggu, 18 Oktober 2026 - 07:32 WIB

Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo Subianto Turun Jadi 9,8 Persen

Kamis, 8 Oktober 2026 - 12:06 WIB

Sekretaris Projo Kepri: Putusan MK Bukan Vonis Gibran Tak Punya Ijazah SMA

Minggu, 27 September 2026 - 10:15 WIB

Jokowi Ungkap Sudah Jadi Anggota PSI, November Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina

Kamis, 6 Agustus 2026 - 12:03 WIB

Usulan Pilkada Tanpa Wakil Layak Dikaji, Sudah Dibahas Lintas Fraksi DPR

Berita Terbaru