INIKEPRI.COM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Batam terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025.
Penyampaian dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Aweng Kurniawan, Rabu (2/7/2025). Rapat dihadiri 35 dari 50 anggota dewan dan dinyatakan kuorum.
Amsakar mengapresiasi masukan fraksi dan menyebutnya sebagai bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan dewan agar pembahasan APBD bisa berlanjut ke tahap berikutnya.
Menanggapi Fraksi NasDem, Amsakar sepakat pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan PAD, termasuk optimalisasi pajak dan retribusi yang transparan dan ramah UMKM. Ia juga menegaskan upaya mempercepat laporan keuangan dan menyalurkan dana transfer pusat dan antar daerah secara tepat waktu.
Kenaikan belanja operasi 6,61 persen, menurutnya, disebabkan oleh penambahan pegawai baru, peningkatan layanan kebersihan, kesehatan, hingga subsidi dan bantuan sosial. Sementara belanja modal naik 25,7 persen untuk infrastruktur pendidikan, jalan, dan pengelolaan sampah.
Fraksi Gerindra disambut baik atas perhatian terhadap pengelolaan parkir dan sampah. Amsakar menyatakan Pemko akan mengevaluasi sistem parkir agar lebih optimal.
Fraksi PDIP menyoroti pendapatan daerah. Amsakar menjelaskan kenaikan itu dipicu oleh bertambahnya objek pajak, sektor pariwisata, dan retribusi. Ia juga memaparkan penurunan dana transfer pusat sebagai dampak kebijakan nasional, sementara dana transfer antar daerah naik karena kebijakan Pemprov Kepri.
Terkait bansos dan hibah, Pemko menjamin semuanya dilakukan transparan dan adil.
Menanggapi Fraksi Golkar, Pemko mengakui masih ada potensi pajak dan retribusi yang belum tergali optimal. Evaluasi BUMD juga terus dilakukan untuk memastikan kontribusinya terhadap PAD. Kenaikan belanja pegawai dan sosial digunakan untuk pengangkatan CPNS/P3K, subsidi UMKM, dan bantuan lansia.
Fraksi PKS diapresiasi atas perhatiannya pada subsidi UMKM, pengendalian banjir, pembangunan jalan, dan beasiswa. Amsakar menegaskan efisiensi belanja jadi prioritas, termasuk pengurangan anggaran hotel, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial.
Kepada Fraksi PKB, Amsakar menyetujui pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam pembangunan, termasuk sarana pendidikan, pengelolaan sampah, dan penanganan banjir. Soal bantuan modal UMKM tanpa bunga tetap mengikuti ketentuan perbankan. Bantuan lansia dijalankan berdasarkan Perwako No. 21 Tahun 2025.
Usulan bursa kerja tahunan juga disambut baik, dan kegiatan tersebut sudah berjalan. Sedangkan soal tarif listrik PLN, Amsakar menyebut hal itu di luar kewenangan Pemko namun akan dikoordinasikan dengan Pemprov.
Fraksi PAN-Demokrat-PPP memberikan dukungan terhadap belanja strategis, seperti penanggulangan banjir dan peningkatan pelayanan publik. Amsakar sepakat perlunya pengawasan ketat dan peningkatan PAD harus sejalan dengan peningkatan layanan.
Menanggapi Fraksi Hanura-PSI-PKN, Amsakar menegaskan Pemko terus berinovasi lewat digitalisasi pajak, layanan pajak keliling, dan penguatan SDM. Untuk isu ketenagakerjaan, dana pelatihan dialokasikan dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing.
Amsakar menutup penyampaiannya dengan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan fraksi secara teknis. Ia berharap pembahasan Ranperda berjalan lancar dan hasilnya berpihak kepada rakyat.
“Semangat gotong royong eksekutif dan legislatif tetap terjaga untuk menghadirkan APBD yang tepat guna,” ujar Amsakar.
Penulis : RP
Editor : IZ
