INIKEPRI.COM – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memberikan apresiasi kepada Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, atas langkah progresif Pemerintah Kota Batam yang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Kependudukan dan Mobilitas Penduduk.
Kebijakan ini dinilai strategis untuk menekan angka pengangguran di kota industri terbesar di wilayah barat Indonesia tersebut.
Apresiasi itu disampaikan Ansar dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 dalam rangka Penguatan Indeks Integritas Nasional (IIN) Tahun 2025 bagi pemerintah daerah se-Provinsi Kepri, yang digelar di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Selasa (14/10/2025).
Pengangguran Menurun, Tapi Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Ansar mengungkapkan, meski tren pengangguran di Kepri terus menurun dalam dua tahun terakhir, persoalan ini tetap menjadi tantangan besar.
“Tingkat pengangguran di Kepri turun dari 7,61 persen pada Februari 2024 menjadi 6,89 persen tahun ini. Artinya, ada perbaikan sebesar 0,72 persen selama dua tahun berturut-turut. Namun, kita tetap harus waspada,” ujar Ansar.
Ia menjelaskan, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, terutama di Batam, menjadi salah satu faktor penyebab tingginya pengangguran. Kota ini, kata dia, merupakan magnet bagi para pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia.
“Batam memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia karena dianggap sebagai kota peluang. Namun bagi yang belum siap secara kompetensi, kedatangannya justru menambah jumlah pengangguran,” jelasnya.
Batam Jadi Contoh Pengendalian Arus Urbanisasi
Dalam konteks itu, Ansar menilai langkah Pemko Batam untuk mengatur mobilitas penduduk melalui regulasi baru sangat tepat.
“Saya menyambut baik kalau Pak Wali sudah merancang Perda untuk menyeleksi kedatangan orang ke Batam. Kalau tidak dikendalikan, potensi kerawanan sosial bisa meningkat dan bisa menurunkan daya saing investasi kita, terutama dibandingkan Johor, Malaysia,” tegas Ansar.
Menurutnya, pengendalian arus penduduk juga berkaitan erat dengan rasio ketimpangan ekonomi (Gini Ratio) di Kepri yang saat ini berada di angka 0,38. Dengan tata kelola kependudukan yang baik, diharapkan kesenjangan ekonomi dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat lokal meningkat.
Investasi Meningkat, Tantangan Sosial Harus Diantisipasi
Gubernur Ansar juga menyampaikan capaian positif sektor investasi di Kepri. Dari target investasi Rp35 triliun pada tahun 2024, realisasi justru menembus Rp47 triliun atau mencapai 137 persen dari target.
“Alhamdulillah, capaian ini menandakan kepercayaan investor terhadap Kepri terus tumbuh. Tinggal bagaimana kita menjaga stabilitas sosial dan memperkuat regulasi agar pertumbuhan ekonomi berjalan inklusif,” ujarnya.
Langkah strategis Pemko Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra pun mendapat sorotan positif.
Sinergi antara pemerintah kota dan provinsi ini dinilai menjadi contoh konkret dalam menghadapi tantangan urbanisasi cepat dan pengangguran di wilayah strategis tersebut.
Penulis : DI
Editor : IZ
