INIKEPRI.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, meluncurkan Kartu Bima Sakti bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).
Peluncuran kartu tersebut digelar di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, dan disejalankan dengan peluncuran produk unggulan daerah serta inovasi sidang di luar gedung Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah didampingi Wakil Wali Kota H. Raja Ariza mengatakan, pemilihan momentum 17 Agustus bukan sekadar bertepatan dengan tanggal peringatan kemerdekaan. Menurutnya, kemerdekaan harus dimaknai sebagai semangat untuk melanjutkan perjuangan melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau dahulu para pahlawan berjuang dengan jiwa dan raga untuk merebut serta mempertahankan kemerdekaan, maka perjuangan kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan itu dengan karya. Kita harus membangun ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong masyarakat agar semakin mandiri,” kata Lis.
Ia menegaskan, peluncuran Kartu Bima Sakti tidak boleh dipandang hanya sebagai peluncuran sebuah kartu administrasi. Lebih dari itu, kartu tersebut diharapkan menjadi bagian dari sistem pemberdayaan dan perlindungan sosial masyarakat.
“Kartu Bima Sakti kita dorong menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan masyarakat. Fungsinya bukan hanya sebagai kartu, tetapi juga untuk membuka akses, memperluas jejaring, menyediakan informasi, memperkuat promosi, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap berbagai program,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Pemko Tanjungpinang juga memperkenalkan 10 produk unggulan daerah. Lis berharap produk-produk tersebut dapat berkembang menjadi identitas daerah sekaligus membuka ruang pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan IKM.
“Kita ingin produk unggulan ini bukan hanya dikenal karena dibuat di Tanjungpinang, tetapi benar-benar menjadi identitas daerah dan kebanggaan masyarakat. Kreativitas masyarakat harus kita dorong agar mampu menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat secara berkelanjutan,” katanya.
Integrasikan Data Bantuan
Kartu Bima Sakti dirancang sebagai kartu identitas digital sekaligus basis data terpadu perlindungan sosial. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan pemberian bantuan kepada masyarakat lebih terukur dan tepat sasaran.
Lis menjelaskan, keberadaan sistem data tunggal memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan terhadap penerima bantuan serta mengurangi potensi penerimaan bantuan secara berulang.
“Dengan Kartu Bima Sakti, kita ingin memastikan bahwa kemerdekaan benar-benar dirasakan dalam bentuk kesejahteraan. Data penerima dapat dipantau melalui sistem, sehingga bantuan lebih tepat sasaran, penerima ganda bisa dicegah, dan riwayat bantuan yang diterima warga dapat tercatat secara digital,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemkot Tanjungpinang telah menjalin kerja sama dengan Bank BTN dalam proses aktivasi rekening dan penyaluran bantuan melalui Kartu Bima Sakti.
Pada tahap awal, sebanyak 235 warga yang masuk dalam Desil I Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi penerima kartu.
Mereka merupakan warga yang berdasarkan pendataan belum menerima bantuan dalam tiga tahun terakhir serta belum mendapatkan intervensi bantuan dari Kementerian Sosial RI.
Dalam peluncuran perdana tersebut, masing-masing penerima memperoleh bantuan senilai Rp200 ribu yang disalurkan melalui rekening Kartu Bima Sakti, ditambah bantuan berupa sembako.
Lis mengatakan, bantuan awal tersebut merupakan bagian dari implementasi tahap pertama. Ke depan, kartu tersebut diharapkan dapat menjadi sarana penyaluran berbagai program bantuan dari pemerintah maupun lembaga lainnya.
“Ke depan, pemanfaatannya tidak hanya untuk satu jenis bantuan. Kartu ini dapat menjadi instrumen untuk menyalurkan berbagai program dari pemerintah maupun sumber lainnya, termasuk bantuan yang bersumber dari BAZNAS. Karena itu, sistem datanya harus kita bangun dengan baik agar intervensi yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkap Lis.
Warga Sambut Program
Salah seorang penerima Kartu Bima Sakti, Juwita, mengaku bersyukur setelah menyelesaikan proses aktivasi kartu di Bank BTN.
Ia berharap program tersebut dapat memberikan manfaat bagi keluarganya yang saat ini menghadapi kondisi ekonomi yang tidak mudah.
“Saya masih tinggal dengan status mengontrak rumah dan anak saya masih sekolah. Suami bekerja di toko bangunan dengan penghasilan yang tidak selalu sama setiap bulan. Jadi bantuan seperti ini sangat berarti bagi kami,” kata Juwita.
Sidang Pengadilan Hadir di MPP
Selain Kartu Bima Sakti dan produk unggulan daerah, kegiatan tersebut juga menjadi momentum peluncuran inovasi layanan hukum melalui sidang di luar gedung Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA di Mal Pelayanan Publik.
Lis memberikan apresiasi terhadap kolaborasi antara Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang dalam menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, integrasi tersebut dapat memangkas kebutuhan masyarakat untuk mendatangi sejumlah lokasi berbeda ketika mengurus perkara permohonan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.
“Sekarang masyarakat bisa mendapatkan layanan hukum dan administrasi kependudukan secara lebih terintegrasi di Mal Pelayanan Publik. Untuk perkara permohonan tertentu, masyarakat tidak harus selalu datang ke gedung utama pengadilan karena layanan sudah dapat diakses melalui MPP,” ujar Lis.
Ia berharap inovasi tersebut terus dikembangkan sehingga pelayanan publik di Kota Tanjungpinang semakin mudah, cepat, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Semangatnya sama, yaitu menghadirkan pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat. Baik melalui Kartu Bima Sakti maupun layanan hukum di MPP, kita ingin masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah dan manfaat yang nyata,” tutupnya.
Penulis : RP
Editor : IZ
