Projo DKI Pertanyakan Contingency Plan Hingga Anggaran Banjir Jakarta

- Admin

Selasa, 25 Februari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karl Sibarani

Karl Sibarani

Jakarta, inikepri.com – Banjir Jakarta bak sinetron berseri pada awal 2020 ini membuktikan buruknya pengelolaan lingkungan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan.

Projo DKI mempertanyakan apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memilik contingency plan dalam menghadapi banjir.

“Rencana kontijensi merupakan panduan bagi Pemda DKI dalam menghadapi bencana alam dan tahapan dalam menjalankan tanggap darurat dan pemulihan,” kata Ketua Projo DKI Karl Sibarani pada Selasa (25/02/2020).

Karl Sibarani menjelaskan bahwa sejak zaman Kolonial, Jakarta telah memiliki perencanaan atau masterplan yang dibuat pada1873. Pembangunan Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT) menunjukkan masalah banjir sudah menjadi kekhawatiran sejak lama.

Baca Juga :  Masa Pandemi: Pesanan Peti Mati Naik dari 150 Jadi 1.000 per Bulan

Infrastruktur menjadi salah satu bagian penting dari upaya mitigasi banjir Jakarta. Penguatan infrastruktur itu seperi optimalisasikan sistem dan manajemen pengelolaan air Banjir Kanal Barat (BKB), Banjir Kanal Timur (BKT), system drainase, hingga pompa atau polder.

“Bandingkan sistem drainase Jakarta dengan kota-kota di Eropa. Drainase kita sangat kecil serta tidak pernah ada perencanaan matang sebelum membangun fasilitas atau bangunan,” jelas Karl Sibarani.

DPD Projo DKI juga mempersoalkan pemanfaatan anggaran pengendalian banjir Jakarta. Anggaran dalam 5 tahun disiapkan sebesar Rp 21 triliun. Tahun ini, 2020, disiapkan anggaran Rp 4 triliun untuk mengatasi persoalan banjir.

Baca Juga :  Teroris Sempat Ingin Serang Istana Presiden dengan Roket

Outputnya Jakarta masih tenggelam, padahal sudah 3 tahun berjalan pemerintahan Gubernur Anies Baswedan menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp 16 triliun.

“Luar biasa Jakarta, duitnya banyak sekali untuk pengendalian banjir tapi malah enggak karuan banjirnya,” kata Karl Sibarani.

Mencermati banjir di Jakarta dua hari belakangan yang sudah merambah fasilitas-fasilitas dan obyek vital, DPD Projo Jakarta menyerukan :

  1. Pemda DKI Jakarta wajib berkoordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan kementerian/lembaga untuk konsisten mengimplementasikan rencana induk pengendalian banjir yang tertuangpada “Master Plan (MP) 73″ (Master Plan For Drainage and Flood control of Jakarta) dan “Master Plan 97” (Master For Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek)
  2. Sudahi polemik naturalisasi atau normalisasi sungai sebab yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kerja nyata Gubernur Anies Baswedan dalam penanganan banjir di Ibu Kota Jakarta
  3. Gubernur Anies Baswedan harus segera melakukan mitigasi bahaya banjir secara besar-besaran. Kerahkan segala sumberdaya DKI agar dampak kerugian masyarakat dan pemerintah akibat banjir dapat diminimalisasi.
Baca Juga :  Ini Kriteria dan Syarat Perjalanan Orang Saat Adaptasi New Normal

 

Berita Terkait

Sidang Isbat Awal Ramadan 1446 H Digelar 28 Februari 2025
Ditutup Hari Ini, 11.232 Jemaah Haji Khusus Lunasi Biaya Haji
Masyarakat Wajib Gunakan KTP untuk Beli LPG 3 Kg di Sub-Pangkalan
Pertamina Bantah Kabar LPG 3 Kg Pink Nonsubsidi Gantikan Gas Melon
3.570 Jemaah Haji Khusus Lunasi Bipih 2025
SPI 2024: Praktik Suap dan Nepotisme Dominasi Pengadaan Barang Pemerintah
Ini Menteri Berkinerja Terbaik dalam 100 Hari Pemerintahan Prabowo
Menag: Isra Mikraj Mengajarkan Pentingnya Menegakkan Salat

Berita Terkait

Selasa, 11 Februari 2025 - 08:09 WIB

Sidang Isbat Awal Ramadan 1446 H Digelar 28 Februari 2025

Sabtu, 8 Februari 2025 - 19:06 WIB

Ditutup Hari Ini, 11.232 Jemaah Haji Khusus Lunasi Biaya Haji

Rabu, 5 Februari 2025 - 08:36 WIB

Masyarakat Wajib Gunakan KTP untuk Beli LPG 3 Kg di Sub-Pangkalan

Selasa, 4 Februari 2025 - 08:21 WIB

Pertamina Bantah Kabar LPG 3 Kg Pink Nonsubsidi Gantikan Gas Melon

Jumat, 31 Januari 2025 - 08:13 WIB

3.570 Jemaah Haji Khusus Lunasi Bipih 2025

Berita Terbaru