Tito Karnavian : Pilkada Asimetris, Biar Tidak Menghasilkan Efek Negatif

- Admin

Minggu, 21 Juni 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, inikepri.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengusulkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara asimetris. Tujuan usulan tersebut untuk menghindari dampak-dampak negatif dari pelaksanaan pilkada itu sendiri.

Pilkada asimetris sendiri diartikan sebagai sistem yang menjalankan pemilihan dengan mekanisme berbeda antardaerah. Perbedaan mekanisme itu bisa terjadi karena adanya karakteristik yang berbeda dari setiap daerah.

Tito mengungkapkan ada sisi positif dan negatif yang muncul dari pelaksanaan pilkada selama ini. Positifnya, menurut Tito, pilkada asimetris melahirkan pemimpin baru dari seorang calon yang kuat karena dipilih oleh rakyat.

Akan tetapi ada juga sisi negatifnya, yakni manipulasi demokrasi hingga korupsi.

“Kita harus lihat pilkada itu seorang ini jadi calon bukan tanpa modal, pasti keluarkan biaya paling tidak yang resmi-resmi biaya timses kampanye apalagi, mohon maaf mungkin ada yang transaksional katakanlah,” kata Tito dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (20/6).

Menurut Tito tidak ada yang perlu alergi terhadap pilkada asimetris, sebab beberapa daerah sudah menjalankannya.

“Contoh Yogyakarta karena keistimewaannya, maka Sri Sultan jadi gubernur tanpa dipilih langsung rakyat. Kita lihat juga di DKI, Wali Kota Kepuluan Seribu dipilih gubernur. Jadi, dia tak ada beban untuk balikkan modal. Jadi asimetris itu sudah terjadi,” ujarnya.

Baca Juga :  Tahun Politik 2024, KASN: Camat dan Lurah Rawan Politisasi

Mantan Kapolri tersebut juga menjelaskan penyelenggaraan pilkada secara asimetris itu bisa dilakukan dengan melihat indeks pembangunan manusia (IPM) di setiap daerahnya.

Untuk daerah yang memiliki IPM kuat, tinggi dan sedang serta memiliki kemampuan fiskal tinggi bisa melangsungkan pilkada secara langsung. Akan tetapi, pilkada secara langsung akan akan berisiko apabila dilakukan di daerah yang memiliki IPM dengan skor rendah.

“Karena banyak masyarakat kurang terdidik kurang sejahtera,” katanya.

Fajar.co.id

Berita Terkait

Awasi Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Pastikan tak Tebang Pilih
Orientasi, Ketua Bawaslu Minta PPPK Ikuti Aturan
Sukseskan Pilkada Serentak 2024, Kemendagri Ingatkan Netralitas Penyelenggara Pemilu
Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak, Bawaslu Instruksikan Pencegahan
Yusril Mundur dari Ketum Partai Bulan Bintang, Digantikan Fahri Bachmi
Pilkada Serentak 2024, KPU Sosialisasikan Pendaftaran Jalur Perseorangan
Pemilu 2024, KPU Siap Hadapi Evaluasi di DPR RI
Peneliti BRIN Sarankan Aturan Batasan Keterlibatan Petahana dalam Pemilu

Berita Terkait

Senin, 3 Juni 2024 - 07:39 WIB

Awasi Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Pastikan tak Tebang Pilih

Minggu, 26 Mei 2024 - 07:55 WIB

Orientasi, Ketua Bawaslu Minta PPPK Ikuti Aturan

Rabu, 22 Mei 2024 - 07:49 WIB

Sukseskan Pilkada Serentak 2024, Kemendagri Ingatkan Netralitas Penyelenggara Pemilu

Selasa, 21 Mei 2024 - 08:26 WIB

Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak, Bawaslu Instruksikan Pencegahan

Minggu, 19 Mei 2024 - 08:22 WIB

Yusril Mundur dari Ketum Partai Bulan Bintang, Digantikan Fahri Bachmi

Senin, 6 Mei 2024 - 00:47 WIB

Pilkada Serentak 2024, KPU Sosialisasikan Pendaftaran Jalur Perseorangan

Minggu, 5 Mei 2024 - 00:14 WIB

Pemilu 2024, KPU Siap Hadapi Evaluasi di DPR RI

Jumat, 3 Mei 2024 - 01:57 WIB

Peneliti BRIN Sarankan Aturan Batasan Keterlibatan Petahana dalam Pemilu

Berita Terbaru