Tito Karnavian : Pilkada Asimetris, Biar Tidak Menghasilkan Efek Negatif

- Admin

Minggu, 21 Juni 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, inikepri.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengusulkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara asimetris. Tujuan usulan tersebut untuk menghindari dampak-dampak negatif dari pelaksanaan pilkada itu sendiri.

Pilkada asimetris sendiri diartikan sebagai sistem yang menjalankan pemilihan dengan mekanisme berbeda antardaerah. Perbedaan mekanisme itu bisa terjadi karena adanya karakteristik yang berbeda dari setiap daerah.

Tito mengungkapkan ada sisi positif dan negatif yang muncul dari pelaksanaan pilkada selama ini. Positifnya, menurut Tito, pilkada asimetris melahirkan pemimpin baru dari seorang calon yang kuat karena dipilih oleh rakyat.

Akan tetapi ada juga sisi negatifnya, yakni manipulasi demokrasi hingga korupsi.

“Kita harus lihat pilkada itu seorang ini jadi calon bukan tanpa modal, pasti keluarkan biaya paling tidak yang resmi-resmi biaya timses kampanye apalagi, mohon maaf mungkin ada yang transaksional katakanlah,” kata Tito dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (20/6).

Baca Juga :  Megawati : Calon Kepala Daerah PDIP Harus Implementasikan Pancasila

Menurut Tito tidak ada yang perlu alergi terhadap pilkada asimetris, sebab beberapa daerah sudah menjalankannya.

“Contoh Yogyakarta karena keistimewaannya, maka Sri Sultan jadi gubernur tanpa dipilih langsung rakyat. Kita lihat juga di DKI, Wali Kota Kepuluan Seribu dipilih gubernur. Jadi, dia tak ada beban untuk balikkan modal. Jadi asimetris itu sudah terjadi,” ujarnya.

Mantan Kapolri tersebut juga menjelaskan penyelenggaraan pilkada secara asimetris itu bisa dilakukan dengan melihat indeks pembangunan manusia (IPM) di setiap daerahnya.

Baca Juga :  Surya Paloh Minta ‘Petuah’ Jokowi untuk Capres 2024, Nasdem Mau Usulkan?

Untuk daerah yang memiliki IPM kuat, tinggi dan sedang serta memiliki kemampuan fiskal tinggi bisa melangsungkan pilkada secara langsung. Akan tetapi, pilkada secara langsung akan akan berisiko apabila dilakukan di daerah yang memiliki IPM dengan skor rendah.

“Karena banyak masyarakat kurang terdidik kurang sejahtera,” katanya.

Fajar.co.id

Berita Terkait

Persiapan Pilkada Serentak 2024: Wamenko Polhukam Tekankan Netralitas dan Keamanan
Pembentukan Gugus Tugas Pemantauan Pemberitaan Pilkada 2024: Polri Siap Jaga Keamanan dan Ketertiban
KPU RI Rubah Tata Letak Saksi dan Pengawas TPS demi Pilkada 2024 yang Lebih Adil
Bawaslu Temukan Beberapa Pelanggaran Pilkada 2024
Menkominfo Ajak Platform Digital Jaga Ruang Demokrasi selama Kampanye Pilkada Serentak 2024
Hari Pemungutan Suara, Bawaslu Tetap Terima Laporan Pelanggaran Pilkada 2024
Bawaslu Minta Peserta Pilkada Taati Jadwal Kampanye
KPU RI: Seluruh Caleg Terpilih yang Maju Pilkada telah Mengundurkan Diri, Ini Daftarnya

Berita Terkait

Kamis, 31 Oktober 2024 - 11:04 WIB

Persiapan Pilkada Serentak 2024: Wamenko Polhukam Tekankan Netralitas dan Keamanan

Rabu, 23 Oktober 2024 - 09:04 WIB

Pembentukan Gugus Tugas Pemantauan Pemberitaan Pilkada 2024: Polri Siap Jaga Keamanan dan Ketertiban

Minggu, 20 Oktober 2024 - 05:12 WIB

KPU RI Rubah Tata Letak Saksi dan Pengawas TPS demi Pilkada 2024 yang Lebih Adil

Rabu, 9 Oktober 2024 - 07:58 WIB

Bawaslu Temukan Beberapa Pelanggaran Pilkada 2024

Jumat, 4 Oktober 2024 - 09:10 WIB

Menkominfo Ajak Platform Digital Jaga Ruang Demokrasi selama Kampanye Pilkada Serentak 2024

Rabu, 25 September 2024 - 01:06 WIB

Hari Pemungutan Suara, Bawaslu Tetap Terima Laporan Pelanggaran Pilkada 2024

Minggu, 15 September 2024 - 02:17 WIB

Bawaslu Minta Peserta Pilkada Taati Jadwal Kampanye

Rabu, 11 September 2024 - 07:51 WIB

KPU RI: Seluruh Caleg Terpilih yang Maju Pilkada telah Mengundurkan Diri, Ini Daftarnya

Berita Terbaru

Zulhidayat, ketika membuka rapat koordinasi penyediaan loket layanan pembuatan dokumen kependudukan pada fasilitas kesehatan di kantor Disduk dan Capil Kota Tanjungpinang, Rabu (30/10). Foto: Diskominfo Tanjungpinang

Tg. Pinang

Disduk dan Capil Luncurkan Program 3 in 1

Kamis, 31 Okt 2024 - 11:08 WIB

Rajapola