Demi Jaga Netralitas Jelang Pilkada, ini Perintah Kapolri

- Admin

Rabu, 2 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, inikepri.com – Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz memerintahkan kepolisian se-Indonesia untuk menunda proses penegakan hukum di tahap penyelidikan atau penyidikan terhadap pasangan calon (paslon) kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada Serentak 2020.

Instruksi itu tertuang dalam Surat telegram bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 per tanggal 31 Agustus 2020 yang diteken Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo atas nama Kapolri. Telegram itu mengatur soal netralitas dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan masyarakat khususnya di bidang penegakan hukum.

“Ya benar [penerbitan telegram]. Paslon yang sedang bermasalah hukum kalau polisi lakukan pemeriksaan bisa di tuduh tidak netral. Itu yang kita hindari,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu (2/9).

Baca Juga :  Polri Raih Penghargaan Lembaga dengan Pelayanan dan Komunikasi Terbaik

Argo mengatakan telegram itu diterbitkan untuk menghindari konflik kepentingan dalam penanganan perkara pada masa Pilkada tersebut. Dalam hal ini, penundaan itu pun termasuk dalam pemanggilan pemeriksaan atau upaya hukum lain.

Jika merujuk pada telegram tersebut, penundaan proses hukum kepada peserta Pilkada nantinya akan dilanjutkan kembali setelah tahapan Pilkada Serentak 2020 berakhir.

Kapolri pun menekankan bakal menindak tegas setiap anggota kepolisian yang melanggar perintah dalam telegram tersebut.

“Akan diproses secara disiplin maupun kode etik,” demikian dikutip dari telegram polisi tersebut.

Baca Juga :  Menag Sebut Paus Fransiskus akan ke Indonesia pada 3 September 2024

Namun, Kapolri menegaskan aturan tersebut tidak berlaku kepada peserta Pilkada yang diduga melakukan tindak pidana pemilihan, tertangkap tangan, mengancam keamanan negara (kamneg), dan mereka yang terancam hukuman seumur hidup serta mati.

Apabila peserta Pilkada melakukan tindak pidana sebagaimana hal tersebut, Kapolri memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengusutan, penyelidikan dan penyidikan secara tuntas.

“Untuk menghindari hal tersebut dibuatkan TR untuk menjaga netralitas,” pungkas Argo.

Sebagai informasi, Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 daerah. Pemungutan suara akan dihelat pada 9 Desember mendatang. Kemendagri mencatat ada 105.852.716 orang yang berpotensi menjadi pemilih.

Tahapan pendaftaran akan berlangsung 4-6 September. Kemudian KPU daerah akan menetapkan paslon yang sah pada 23 September. Setelah itu, para kandidat boleh langsung memulai kampanye.

Baca Juga :  Pengamat: Kedaulatan Maksimal Melalui Penguasaan Ruang Penerbangan

Masa kampanye akan berlangsung selama 71 hari pada 26 September hingga 5 Desember. Kandidat dipersilakan berkampanye melalui tatap muka, media massa, ataupun media sosial. Lalu pada 6-8 Desember, KPU mengadakan masa tenang, pasangan calon dilarang berkampanye.

Pilkada Serentak 2020 juga akan dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus corona. Jumlah peserta kampanye terbuka pada Pilkada 2020 maksimal diikuti 100 orang pendukung. Para kandidat bisa memanfaatkan kampanye via internet.

Sumber : www.cnnindonesia.com

Berita Terkait

Saudi Berikan 100 Ton Kurma Ramadan untuk Indonesia
Pelunasan Biaya Haji 1446 H Jemaah Reguler Dibuka 14 Februari 2025
Sidang Isbat Awal Ramadan 1446 H Digelar 28 Februari 2025
Ditutup Hari Ini, 11.232 Jemaah Haji Khusus Lunasi Biaya Haji
Masyarakat Wajib Gunakan KTP untuk Beli LPG 3 Kg di Sub-Pangkalan
Pertamina Bantah Kabar LPG 3 Kg Pink Nonsubsidi Gantikan Gas Melon
3.570 Jemaah Haji Khusus Lunasi Bipih 2025
SPI 2024: Praktik Suap dan Nepotisme Dominasi Pengadaan Barang Pemerintah

Berita Terkait

Sabtu, 15 Februari 2025 - 09:46 WIB

Saudi Berikan 100 Ton Kurma Ramadan untuk Indonesia

Jumat, 14 Februari 2025 - 08:28 WIB

Pelunasan Biaya Haji 1446 H Jemaah Reguler Dibuka 14 Februari 2025

Selasa, 11 Februari 2025 - 08:09 WIB

Sidang Isbat Awal Ramadan 1446 H Digelar 28 Februari 2025

Sabtu, 8 Februari 2025 - 19:06 WIB

Ditutup Hari Ini, 11.232 Jemaah Haji Khusus Lunasi Biaya Haji

Rabu, 5 Februari 2025 - 08:36 WIB

Masyarakat Wajib Gunakan KTP untuk Beli LPG 3 Kg di Sub-Pangkalan

Berita Terbaru

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., pimpin upacara Korps Rapor kenaikan pangkat 22 perwira tinggi (PATI) Polri. di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025). Foto: INIKEPRI.COM/Polda Kepri

Kepri

Kapolri Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Kapolda Kepri

Sabtu, 15 Feb 2025 - 09:48 WIB

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia, kembali menyalurkan bantuan kurma sebanyak 100 ton untuk masyarakat Muslim di Indonesia. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdulah H. Amodi, dan diterima Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, di Jakarta. Foto: INIKEPRI.COM/Kemenag

Nasional

Saudi Berikan 100 Ton Kurma Ramadan untuk Indonesia

Sabtu, 15 Feb 2025 - 09:46 WIB