Leasing Bisa Sita Kendaraan Tanpa Proses Pengadilan

- Admin

Selasa, 7 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(Foto: Istimewa)

(Foto: Istimewa)

INIKEPRI.COM – Industri pembiayaan (leasing) kini mendapat kepastian bisa langsung menyita barang yang kreditnya bermasalah.

Hal ini merujuk putusan Mahkamah Konsititusi (MK) 31 Agustus lalu, yang menyatakan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebuah alternatif.

Sehingga, jika di awal kreditur dan debitur sepakat dengan penyitaan jika ada masalah, proses eksekusi tak perlu lagi dilakukan melalui pengadilan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Diharapkan multitafsir eksekusi jaminan fidusia kini menjadi jelas dan eksekusi melalui putusan pengadilan hanya alternatif atau pilihan bagi penerima fidusia,” kata Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, dikutip dari Kontan (6/09/2021).

Baca Juga :  Ada Anti-Damping, KKP Dorong Eksportir Udang Garap Pasar di Luar AS

Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyebutkan, bagi debitur yang mengakui ada wanprestasi, maka ia bisa menyerahkan sendiri objek jaminan fidusia kepada kreditur. Eksekusi juga bisa dilakukan langsung oleh kreditur jika debitur mengakui ada wanprestasi.

Putusan MK ini berawal dari gugatan Joshua Michael Djami, yang mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 15 Ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Joshua merupakan karyawan di perusahaan pembiayaan dengan jabatan kolektor internal. Ia meminta kejelasan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia.

Baca Juga :  Hartanya Bertambah Rp357 T, Elon Musk Jadi Orang Terkaya ke-2 di Dunia

“Pegawai perusahaan pembiayaan dengan jabatan kolektor internal dengan sertifikasi profesi di bidang penagihan meminta kejelasan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia. Permohonan uji materi tersebut merupakan buntut putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2-2019,” begitu bunyi putusan MK.

Pada putusan MK 2019 itu, ada sejumlah tafsiran berbeda soal eksekusi jaminan fidusia. Ada yang menyebut eksekusi bisa dilakukan di luar pengadilan. Tetapi ada sejumlah pihak yang mengklaim eksekusi harus dilakukan lewat pengadilan. (ER/KOMPAS)

Berita Terkait

Terbitkan SBR013, Pemerintah Targetkan Penjualan Rp20 Triliun
Cadangan Devisa Indonesia Mei 2024 Meningkat
BP Tapera Boleh Investasikan Dana Tapera ke Instrumen Sukuk dan SBN
Relaksasi Ekspor Tingkatkan Nilai Tambah Produk Pertambangan
April 2024, APBN Surplus Rp75,7 Triliun
Jamin Keamanan Operasi Migas, Pemerintah Terbitkan Sembilan Pedoman
Indonesia Terus Fokus Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
Struktur Utang Luar Negeri Indonesia Tetap Sehat

Berita Terkait

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:20 WIB

Terbitkan SBR013, Pemerintah Targetkan Penjualan Rp20 Triliun

Sabtu, 8 Juni 2024 - 08:14 WIB

Cadangan Devisa Indonesia Mei 2024 Meningkat

Kamis, 6 Juni 2024 - 07:32 WIB

BP Tapera Boleh Investasikan Dana Tapera ke Instrumen Sukuk dan SBN

Selasa, 4 Juni 2024 - 11:18 WIB

Relaksasi Ekspor Tingkatkan Nilai Tambah Produk Pertambangan

Selasa, 28 Mei 2024 - 07:34 WIB

April 2024, APBN Surplus Rp75,7 Triliun

Rabu, 22 Mei 2024 - 07:51 WIB

Jamin Keamanan Operasi Migas, Pemerintah Terbitkan Sembilan Pedoman

Minggu, 19 Mei 2024 - 08:20 WIB

Indonesia Terus Fokus Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Kamis, 16 Mei 2024 - 00:42 WIB

Struktur Utang Luar Negeri Indonesia Tetap Sehat

Berita Terbaru