Rusuh di India Meluas, Pemerintah Tutup Akses Internet dan Blokir Media Sosial

- Admin

Senin, 20 Juni 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rusuh di India. Foto: Istimewa

Rusuh di India. Foto: Istimewa

INIKEPRI.COM – Situasi dan kondisi di beberapa wilayah di negara India semakin tidak kondusif.

Sejumlah aksi kerusuhan terus melanda negara ini sejak kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Setelah kerusuhan SARA berkepanjangan akibat kebijakan yang mendiskreditkan umat Islam, sampai kasus penghinaan Nabi Muhammad SAW oleh politisi lokal hingga beberapa kasus lainnya.

BACA JUGA:

HMI MPO Cabang Batam Madani Desak India Minta Maaf kepada Umat Muslim Dunia

Terbaru, India kembali membara gara-gara demonstrasi menentang kebijakan perekrutan militer dengan waktu singkat.

Untuk menanggulangi sejumlah aksi kerusuhan ini, pemerintah India menangguhkan layanan Internet di sejumlah wilayah dan memblokir platform media sosial seperti Facebook, Twitter dan Whatsapp.

Baca Juga :  Seolah Pandemi Covid-19 Telah Pergi, Wuhan Sudah Gelar Party Seperti Ini

Pembatasan dan pemblokiran ini berlangsung di 15 dari 38 distrik di Bihar.

Pejabat senior kepolisian Sanjay Singh mengatakan tindakan ini perlu karena dalam aksi-aksi protes di negara bagian itu, para pengunjuk rasa membakar kereta dan bus untuk mengungkapkan kemarahan.

Belasan pengunjuk rasa tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangkaian protes di beberapa wilayah India.

Terbaru adalah aksi massa menentang kebijakan baru Perdana Menteri Narendra Modi untuk merekrut tentara dengan masa dinas singkat.

Baca Juga :  Arab Saudi Batasi Penggunaan Pengeras Suara Masjid

Sistem perekrutan bernama Agnipath (jejak api) itu akan menerima lebih banyak orang di kemiliteran dengan kontrak empat tahun. Tujuannya agar rata-rata usia tentara India yang berjumlah 1,38 juta orang dapat turun dan pemangkasan anggaran pensiun.

Kebijakan ini membuat masyarakat turun ke jalan-jalan di Bihar, Telangana, Uttar Pradesh dan Bengal Barat untuk memprotes rencana itu.

Para pemrotes yang kebanyakan pemuda mengatakan rencana itu akan membatasi kesempatan mereka mendapatkan pekerjaan tetap di angkatan bersenjata. Pekerjaan tetap memberikan jaminan gaji, pensiun dan manfaat lain.

Baca Juga :  Empat Jemaah Haji Anambas Kloter 17 BTH Tiba di Madinah, Siap Jalani Ibadah di Masjid Nabawi

Di Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India, polisi telah menangkap sedikitnya 250 orang. Sejumlah demonstran menuduh polisi bertindak berlebihan.

Menteri Pertahanan Rajnath Singh mengimbau para pemuda untuk mendaftarkan diri berdasarkan skema baru itu. Kepala staf angkatan laut mengatakan protes itu di luar perkiraan dan mungkin diakibatkan oleh misinformasi tentang sistem perekrutan yang baru.

”Saya tidak mengira ada protes seperti ini,” kata Laksamana R. Hari Kumar kepada stasiun TV ANI. (RP/MINEWS)

Berita Terkait

Qari Indonesia Raih Juara II MTQ Internasional BRICS 2025 di Brasil
Dua Anggota Dewan Keamanan PBB Pecah Kebuntuan, Palestina Menuju Pengakuan Global
KJRI Johor Bahru Kembali Fasilitasi Pemulangan 129 PMI
KJRI Johor Bahru Fasilitasi Pemulangan 232 WNI yang Dideportasi Malaysia
Kesepakatan Bersejarah Indonesia-Uni Eropa: Dari Perdagangan hingga Visa Schengen
Empat Jemaah Haji Anambas Kloter 17 BTH Tiba di Madinah, Siap Jalani Ibadah di Masjid Nabawi
Ancaman Bom Pesawat Haji, Dirjen: Kemenag dan Saudia Jaga Ritme Penerbangan Jemaah
Singapura Jadi Inspirasi Indonesia Bangun Dana Investasi Nasional

Berita Terkait

Minggu, 7 September 2025 - 10:41 WIB

Qari Indonesia Raih Juara II MTQ Internasional BRICS 2025 di Brasil

Jumat, 1 Agustus 2025 - 09:16 WIB

Dua Anggota Dewan Keamanan PBB Pecah Kebuntuan, Palestina Menuju Pengakuan Global

Rabu, 30 Juli 2025 - 11:55 WIB

KJRI Johor Bahru Kembali Fasilitasi Pemulangan 129 PMI

Selasa, 22 Juli 2025 - 07:34 WIB

KJRI Johor Bahru Fasilitasi Pemulangan 232 WNI yang Dideportasi Malaysia

Selasa, 15 Juli 2025 - 05:27 WIB

Kesepakatan Bersejarah Indonesia-Uni Eropa: Dari Perdagangan hingga Visa Schengen

Berita Terbaru