Ini Rekomendasi KPK Terkait Dana Transfer Daerah

- Admin

Kamis, 9 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi. Foto: Dok. KPK

Ilustrasi. Foto: Dok. KPK

INIKEPRI.COM – Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pada proses transfer Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) yang tidak efektif, sering terjadi karena proses bisnis terhadap penilaian atau pemenuhan readiness criteria yang berulang.

“Penentuan lokasi prioritas (Lokpri) belum berdasarkan kriteria yang jelas, ketidakpastian dan keterbatasan waktu dalam pengusulan DAKF dari pemerintah Daerah,” ujar Pahala, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Rabu (8/3/2023).

Melihat itu, KPK merekomendasi beberapa hal diantaranya;

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menyampaikan surat pemberitahuan DAK Fisik kepada kepala daerah dengan periode waktu yang konsisten di awal tahun anggaran sebelum memuat pagu indikatif per daerah per bidang.

Bersama Kementerian PPN/Bappenas menyederhanakan proses bisnis dana transfer dan menginformasikan lebih awal lokasi prioritas, petunjuk teknis/operasional serta kriteria dan formulasi intensif fiskal.

Baca Juga :  KPK Ajak Masyarakat Ikuti Lelang Barang Gratifikasi

Menerapkan prinsip transparasi dalam perhitungan alokasi dan penyaluran serta penilaian kinerja pemerintah daerah.

Kementerian Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan DAK Fisik kepada kepala daerah dengan periode waktu yang konsisten di awal tahun anggaran, sebelumnya dengan memuat pagu indikatif per daerah per bidang.

Lanjut Pahala, alokasi Dana Insentif Daerah (DID) kecil dan penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, waktu penggunaan DID kinerja tahun berjalan sempit dan disalurkan menjelang akhir tahun serta diarahkan untuk bantuan sosial, Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang terlalu kecil sehingga tidak efektif.

Baca Juga :  Wajib Dibaca! Ini Juklak Perjalanan Liburan Akhir Tahun

“Rekomendasi yang KPK berikan, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan kementerian/lembaga teknis harus memperbaiki dana transfer dan insentif fiskal ke daerah dalam rangka mendorong kinerja pemerintah daerah,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan, pengawasan oleh aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak substantif, hanya bersifat administratif. “Rekomendasi yang KPK berikan, Kementerian Dalam Negeri harus menyusun aturan ulang untuk memperkuat pengawasan implementasi kegiatan dana transfer dan insentif fiskal ke daerah,” ujar Pahala.

Untuk itu, KPK berharap kepada kementerian/lembaga terkait yang akan memperbaiki sistem dan telah memitigasi risiko korupsi, agar bisa diimplementasikan saat merealisasikan dana TKD pada rencana aksi yang telah dibuat. (RP)

Berita Terkait

World Water Forum ke-10 Tuntun Kolaborasi Dunia Atasi Permasalahan Air
Satu Dekade Masifnya Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia
BNPT: Pemerintahan Baru Hadapi Tantangan Keterlibatan WNI dalam Terorisme di Negara Lain
Optimalkan Tata Kelola Lobster, Menteri KP Bentuk PMO 724
BRIN Jelaskan Ada Awan yang Lindungi Indonesia dari Gelombang Panas
Garis Batas Kesalahan Teknis Yudisial dan Pelanggaran Etika Perlu Diperjelas
Era Presiden Joko Widodo, Ada 27 Bandara Baru Selesai Dibangun
Polri Siap Lindungi WNI di Luar Negeri dari Kejahatan Transnasional

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 06:15 WIB

World Water Forum ke-10 Tuntun Kolaborasi Dunia Atasi Permasalahan Air

Minggu, 19 Mei 2024 - 08:19 WIB

Satu Dekade Masifnya Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia

Sabtu, 18 Mei 2024 - 13:45 WIB

BNPT: Pemerintahan Baru Hadapi Tantangan Keterlibatan WNI dalam Terorisme di Negara Lain

Kamis, 16 Mei 2024 - 00:44 WIB

Optimalkan Tata Kelola Lobster, Menteri KP Bentuk PMO 724

Rabu, 15 Mei 2024 - 09:24 WIB

BRIN Jelaskan Ada Awan yang Lindungi Indonesia dari Gelombang Panas

Selasa, 14 Mei 2024 - 01:34 WIB

Garis Batas Kesalahan Teknis Yudisial dan Pelanggaran Etika Perlu Diperjelas

Sabtu, 11 Mei 2024 - 01:13 WIB

Era Presiden Joko Widodo, Ada 27 Bandara Baru Selesai Dibangun

Rabu, 8 Mei 2024 - 06:28 WIB

Polri Siap Lindungi WNI di Luar Negeri dari Kejahatan Transnasional

Berita Terbaru

Menkominfo Budi Arie Setiadi (tengah), Zara Murzandina Budi Arie (tengah kiri), WamenKominfo Nezar Patria (kanan) dan Direktur Informasi Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kominfo Septirana Tangkary (kanan). Foto: Humas Kominfo

Tekno

Starlink dipastikan Tak Dapat Insentif dari Pemerintah

Senin, 20 Mei 2024 - 06:13 WIB

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Kesehatan

Upaya Pencegahan Hipertensi dengan PATUH dan CERDAS

Senin, 20 Mei 2024 - 06:12 WIB