INIKEPRI.COM – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Budi Arie Setiadi meminta kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk menjauhi judi slot online.
Hali itu dikarenakan judi slot online potensial merusak masa depan keluarga.
“Judi slot kegiatan yang sangat tidak produktif bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” katanya saat menjadi narasumber dalam acara Dialog Interaktif “Penyiaran Merawat Perbatasan” di Kabupaten Bintan, Kepri, dilansir dari ANTARA, Sabtu (12/8/2023).
Menurutnya, belakangan ini aktivitas judi slot menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kriminal, bunuh diri, hingga pinjaman online di Tanah Air.
BACA JUGA :
Tekad Budi Arie untuk Selesaikan Proyek BTS
Oleh karena itu, katanya, Kementerian Kominfo siap memerangi judi slot agar tidak bisa lagi diakses di Indonesia.
Ia mengatakan pihaknya mensinyalir bandar judi slot online itu berasal dari negara tetangga, Kamboja.
Baca juga: Literasi digital terus digiatkan cegah korban judi online bertambah
Baca juga: Menkominfo ungkap judi slot rugikan masyarakat Rp27 triliun per tahun
“Apalagi Provinsi Kepri berbatasan langsung dengan banyak negara tetangga sehingga pengaruh judi slot tentu sangat besar bagi warga di sini,” katanya.
Dia menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses (take down) aplikasi judi slot online Higgs Domino Island (HDI) di Google Playstore dan Apple Appstore.
Tidak hanya HDI, katanya, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2023 hingga 7 Agustus 2023, Kementerian Kominfo telah memutus akses 42.622 konten perjudian online.
“Kementerian Kominfo sudah melakukan pemutusan akses terhadap High Dominos Island, sekarang tidak ada lagi HDI di Google Playstore dan Apple Appstore. Rata-rata setiap harinya kami melakukan pemutusan akses 1.500 sampai 2.000 situs dan puluhan aplikasi, termasuk aplikasi gim terkait perjudian online yang serupa dengan HDI,” ujarnya.
Dia menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo menemukan fakta perputaran uang dari salah satu situs judi online dengan jenis slot bisa mencapai Rp2,2 triliun per bulan atau Rp27 triliun setahun. Sementara, potensi kerugian lebih banyak dialami masyarakat menengah ke bawah.
“Hal lebih menyedihkan itu yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Kita akan koordinasikan dengan aparat penegak hukum,” katanya. (DI)
