Presiden Joko Widodo pada hari Selasa mengatakan pemerintah berencana memberikan tanah dan rumah kepada setiap warga Pulau Rempang sebagai kompensasi relokasi.
“Tetapi hal ini tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Jadi, ini menjadi masalah,” katanya merujuk pada protes tersebut.
Sebelumnya, juru bicara Badan Pengusahaan (BP) Batam Ariastuty Sirait, melaporkan bahwa warga enggan pindah karena sudah bertahun-tahun tinggal di wilayah tersebut. Ia mengatakan, nantinya mereka akan menerima bantuan tunai sampai pemukiman baru selesai dibangun dan sekitar 700 keluarga akan direlokasi pada tahap pertama.
Sementara itu AsiaNews melaporkan beberapa hari sebelumnya, lebih dari lima ribu anggota masyarakat adat etnis Melayu melakukan aksi protes menentang rencana pemeritah “menghancurkan” 16 desa di pulau Rempang, untuk memberi ruang bagi proyek industri China.
BACA JUGA :
ISESS: Pemerintah Diminta untuk Usut Bentrokan di Pulau Rempang
“Kami putus asa karena tuntutan kami untuk melestarikan desa kami telah diabaikan. Pemberontakan telah menjadi satu-satunya solusi untuk menyampaikan tuntutan kami,” kata Hazrin, seorang pengunjuk rasa yang bergabung dalam protes anti-pemerintah. Polisi setempat berusaha membubarkan demonstran dengan menggunakan gas air mata.
Jakarta ingin memberikan ruang bagi grup Xinyi (Xinyi Glass dan Xinyi Solar, yang berbasis di Hong Kong) untuk pembangunan pabrik kaca industri dengan investasi senilai 11,6 miliar dolar, yang pada gilirannya merupakan bagian dari proyek yang lebih besar bernama Kota Ramah Lingkungan Rempang (Rempang Eco City).
Dengan daratan seluas 165 kilometer persegi, Rempang merupakan pulau yang sangat kecil namun strategis secara komersial berkat aksesnya ke Selat Malaka. Pulau ini berjarak tiga kilometer dari Pulau Batam, dengan jarak tempuh dari Singapura kurang lebih 20-30 menit dengan kapal feri.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
