ISESS: Pemerintah Diminta untuk Usut Bentrokan di Pulau Rempang

- Admin

Jumat, 8 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto. Foto: Dok. JPNN

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto. Foto: Dok. JPNN

INIKEPRI.COM – Pemerintah dan DPR diminta untuk membentuk tim independen guna mengusut bentrokan antara petugas gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP dengan masyarakat di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Hal itu diungkap oleh pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto.

BACA JUGA :

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Relokasi Sekolah dan Kesehatan di Rempang, Nuryanto: Harus Lebih Baik dan Terbaik Bagi Warga

Rencana Pengembangan Pulau Rempang Dibahas di Kemenko Polhukam

“Pemerintah maupun DPR perlu menjelaskan secara transparan kepada publik dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang mempertunjukkan dan menggunakan kekuasaan secara arogan,” kata Bambang, dikutip dari ANTARA, Jumat (8/9/2023).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Inikepri.com (@inikepridotcom)

Peristiwa bentrokan itu terjadi saat petugas gabungan berupaya membujuk masyarakat setempat yang menolak pengukuran lahan di Pulau Rempang. Kawasan itu sendiri akan dijadikan proyek strategis nasional.

Baca Juga :  Soal Warga yang Mau Direlokasi, Warga Rempang: Itu PNS dan Bukan Asli Pasir Panjang

Bambang menyebutkan, kekerasan oleh aparat negara terhadap masyarakat harus dihentikan.

Perbedaan pandangan terkait pelaksanaan keputusan pemerintah tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara kekerasan yang mencederai hati nurani masyarakat.

“Kekerasan aparat negara di Pulau Rempang ini menunjukkan bahwa jajaran kepolisian belum memahami peraturan yang dibuatnya sendiri,” kata Bambang.

Peraturan-peraturan yang dia maksudkan, yakni Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perkap Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara.

Untuk itu, Bambang meminta pemerintah dan DPR mengusut insiden bentrokan tersebut agar kekerasan yang diduga dilakukan aparat di Pulai Rempang tidak terulang kembali.

Baca Juga :  Catat! Kemensos Larang Pilkada Jadi Alasan Tunda Bansos

Hingga Kamis (7/9) malam, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Tabana Bangun memastikan situasi sudah kondusif setelah warga Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau memilih pulang usai terlibat bentrok dengan petugas gabungan saat pengamanan pengukuran lahan untuk pengembangan Proyek Rempang Eco City.

Dia menyebutkan untuk kegiatan pengamanan hari ini sudah selesai dilakukan dan petugas pengamanan sudah diarahkan kembali ke satuan masing-masing.

Terkait keributan pada pengamanan ini, menurut dia, tindakan yang dilakukan personel sudah tepat karena sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat terkait pengembangan pulau tersebut.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Inikepri.com (@inikepridotcom)

Untuk ke depannya, kata dia, pihaknya bersama instansi lain akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mendukung kebijakan tersebut. (RBP/ANTARA)

Berita Terkait

World Water Forum ke-10 Tuntun Kolaborasi Dunia Atasi Permasalahan Air
Satu Dekade Masifnya Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia
BNPT: Pemerintahan Baru Hadapi Tantangan Keterlibatan WNI dalam Terorisme di Negara Lain
Optimalkan Tata Kelola Lobster, Menteri KP Bentuk PMO 724
BRIN Jelaskan Ada Awan yang Lindungi Indonesia dari Gelombang Panas
Garis Batas Kesalahan Teknis Yudisial dan Pelanggaran Etika Perlu Diperjelas
Era Presiden Joko Widodo, Ada 27 Bandara Baru Selesai Dibangun
Polri Siap Lindungi WNI di Luar Negeri dari Kejahatan Transnasional

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 06:15 WIB

World Water Forum ke-10 Tuntun Kolaborasi Dunia Atasi Permasalahan Air

Minggu, 19 Mei 2024 - 08:19 WIB

Satu Dekade Masifnya Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia

Sabtu, 18 Mei 2024 - 13:45 WIB

BNPT: Pemerintahan Baru Hadapi Tantangan Keterlibatan WNI dalam Terorisme di Negara Lain

Kamis, 16 Mei 2024 - 00:44 WIB

Optimalkan Tata Kelola Lobster, Menteri KP Bentuk PMO 724

Rabu, 15 Mei 2024 - 09:24 WIB

BRIN Jelaskan Ada Awan yang Lindungi Indonesia dari Gelombang Panas

Selasa, 14 Mei 2024 - 01:34 WIB

Garis Batas Kesalahan Teknis Yudisial dan Pelanggaran Etika Perlu Diperjelas

Sabtu, 11 Mei 2024 - 01:13 WIB

Era Presiden Joko Widodo, Ada 27 Bandara Baru Selesai Dibangun

Rabu, 8 Mei 2024 - 06:28 WIB

Polri Siap Lindungi WNI di Luar Negeri dari Kejahatan Transnasional

Berita Terbaru

Menkominfo Budi Arie Setiadi (tengah), Zara Murzandina Budi Arie (tengah kiri), WamenKominfo Nezar Patria (kanan) dan Direktur Informasi Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kominfo Septirana Tangkary (kanan). Foto: Humas Kominfo

Tekno

Starlink dipastikan Tak Dapat Insentif dari Pemerintah

Senin, 20 Mei 2024 - 06:13 WIB

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Kesehatan

Upaya Pencegahan Hipertensi dengan PATUH dan CERDAS

Senin, 20 Mei 2024 - 06:12 WIB