INIKEPRI.COM – Peluang mendatangkan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau khususnya Pulau Bintan dapat ditingkatkan dengan mengaktifkan kembali penerbangan internasional di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF). Peluang tersebut dibahas dalam rapat antara Pemprov Kepri, Manajemen Bintan Resort Cakrawala (BRC), dan unsur CIQP (Customs, Immigration, Quarantine, and Port Authorities) di Nirwana Gardens, Lagoi, Sabtu (16/9/2023).
Rapat dipimpin langsung Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang didampingi Plt. Kepala Dinas Pariwisata II Luki Zaiman Prawira, Kepala Dinas Kominfo Hasan, dan Kepala Dinas Perhubungan Junaidi. Manajemen BRC dipimpin langsung oleh Chief Operating Officer BRC Abdul Wahab dan jajaran, serta dari unsur CIQP hadir perwakilan Bea Cukai, Imigrasi, Angkasa Pura, dan Kantor Karantina Kesehatan.
BACA JUGA :
Berlokasi di Lagoi, Lokasi Sirkuit F1 Bintan Bakal Punya 18 Tikungan
Gubernur Ansar Lantik Ahdi Muqsith Sebagai Wakil Bupati Bintan
BRC selaku pengelola kawasan wisata Lagoi saat ini tengah mengupayakan penerbangan khusus atau charter flight dari luar negeri yang bisa membawa banyak wisatawan mancanegara ke Pulau Bintan. Namun penerbangan dari luar negeri tersebut terkendala dicabutnya status bandara internasional untuk bandara RHF.
Chief Operating Officer BRC Abdul Wahab mengatakan target kunjungan wisman ke Lagoi Bintan sulit dicapai apabila pintu masuk wisman hanya melalui satu pintu yaitu pelabuhan internasional. Kunjungan wisman ke Pulau Bintan sampai bulan Agustus 2023 baru tercapai 343.848 orang, angka ini jauh lebih kecil dari kunjungan wisman di tahun 2019 yang mencapai 1.272.508 orang.
“Kami berharap pemerintah membuka kembali penerbangan internasional ke bandara RHF, terlebih akhir tahun nanti ada musim monsun yang membuat kapal sulit masuk ke Bintan, jadi jalur penerbangan adalah yang paling ringkas,” kata Abdul Wahab.
Beberapa negara yang sudah menunjukkan ketertarikan untuk mengadakan chartered flight ke Bintan antara lain adalah Vietnam, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Hongkong, dan Filipina. Terlebih saat ini BRC sudah membuka kantor representatif di Korea Selatan sehingga kemungkinan chartered flight dari Korsel terbuka lebar.
Kawasan Lagoi Bintan saat ini juga tengah membangun sejumlah hotel dan resor untuk menambah jumlah kamar. Beberapa hotel baru yang segera hadir adalah Movenpick Hotel, Four Points by Sheraton, Holiday Inn, dan Indigo Hotel. Kehadiran hotel-hotel baru tersebut harus diimbangi dengan jumlah wisman yang berwisata ke Lagoi Bintan.
Selain itu, Abdul Wahab juga mengungkapkan salah satu penyebab masih lesunya kunjungan wisman ke Bintan adalah pemberlakuan Visa On Arrival (VOA) yang masih memberatkan wisman. Pemberlakuan VOA sebesar Rp500 ribu/pax untuk 30 hari tersebut tidak sesuai dengan tipikal wisman ke Lagoi Bintan yang hanya berkunjung selama 3-4 hari.
“Sebenarnya yang sesuai untuk wisman yang datang ke Lagoi ini short term visa untuk jangka pendek saja, dan biayanya tidak perlu sampai sebesar itu, VOA itu yang masih menjadi pertimbangan turis datang kesini,” kata Abdul Wahab.
Gubernur Ansar dalam rapat tersebut menyambut baik upaya BRC untuk mendatangkan chartered flight ke bandara RHF. Dicabutnya status bandara internasional untuk bandara RHF memang sangat disayangkannya. Beberapa waktu lalu dirinya menemui Menteri Perhubungan RI untuk mempertimbangkan kembali pengembalian status bandara internasional Raja Haji Fisabilillah.
“Kita akan segera menemui lagi Menhub untuk meminta agar penerbangan internasional bisa lagi di RHF, yang paling penting BRC harus memastikan jadwal charter flightnya,” kata Gubernur Ansar.
Penerbangan internasional ke bandara RHF bisa dilakukan jika menilik Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2023. Dalam pasal 41 disebutkan untuk kepentingan tertentu, Bandar Udara Domestik dapat melayani penerbangan ke dan dari luar negeri setelah mendapatkan penetapan oleh Menteri. Kepentingan tertentu tersebut diantaranya menunjang pertumbuhan ekonomi nasional,
seperti industri pariwisata dan perdagangan.
Lalu terkait dengan persoalan VOA, Gubernur Ansar mengaku bahwa Pemerintah Provinsi Kepri telah mengajukan ke pemerintah pusat untuk keringanan VOA khusus daerah wisata di Kepri. Saat ini pembahasan tersebut tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan.
Menurut Gubernur Ansar, untuk meningkatkan daya saing wisata di Kepri memang harus diberikan banyak diskresi supaya wisman tertarik datang. Dirinya membandingkan dengan tempat wisata di negara lain seperti Phuket di Thailand yang begitu mudah menarik wisatawan karena ringannya peraturan visa di tempat tersebut.
“Dua hal ini penerbangan internasional dan visa on arrival jadi perhatian utama kita, karena kesempatan seperti ini tidak datang dua kali jadi harus kita manfaatkan dengan baik,” kata Gubernur Ansar.
Dalam rapat tersebut juga, unsur CIQP (customs, immigration, quarantine, and port authorities) yaitu Bea Cukai, Imigrasi, Angkasa Pura, dan Kantor Karantina Kesehatan menyatakan dukungan mereka untuk dibukanya kembali penerbangan internasional ke bandara RHF. (RP)
