BNPT: Pemerintahan Baru Hadapi Tantangan Keterlibatan WNI dalam Terorisme di Negara Lain

- Admin

Sabtu, 18 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Ibnu Suhaendra (Biro Perencanaan, Hukum dan Humas BNPT). Foto: Istimewa

Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Ibnu Suhaendra (Biro Perencanaan, Hukum dan Humas BNPT). Foto: Istimewa

INIKEPRI.COM – Keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam terorisme di negara lain atau Foreign Terorist Fighter (FTF) dinilai akan menjadi tantangan penanganan terorisme di masa pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

 

“Kita berharap dapat menjemput mereka (WNI terlibat FTF) di sana. Itu bentuk perlindungan kepada warga negara kita. Kita akan melakukan program deradikalisasi kepada mereka,” jelas Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Deputi 2 BNPT), Irjen Pol Ibnu Suhaendra, dalam keterangannya terkait pada acara #bicaraterorisme Tantangan Penanganan Terorisme di Masa Pemerintahan Baru di The Habibie Center, di Jakarta, seperti dikutip pada Jumat (17/5/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Ibnu mengatakan, negara harus hadir melindungi seluruh WNI dari terorisme, termasuk melalui rencana pemulangan (repatriasi) WNI yang berada di kamp-kamp pengungsian di wilayah Timur Tengah.

Baca Juga :  Indonesia Masuk Kategori Negara Low Impacted by Terrorism di 2024

 

Sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan mengenai pemulangan WNI di luar negeri yang terasosiasi dengan FTF.

 

Namun, BNPT dipastikan telah berkoordinasi dengan seluruh Kementerian dan lembaga terkait rencana ini, melalui mekanisme yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkopolhukam) No. 90/2023

 

“Sesuai dengan amanat Kepmenkopolhukam No 90/2023 Kep ini mengatur tentang alur dan mekanisme penanganan WNI terasosiasi FTF di luar negeri,” katanya.

 

Lebih lanjut Ibnu mengatakan, tantangan penanganan terorisme juga muncul dari pelibatan perempuan dan anak pada aksi terorisme yang jumlahnya semakin meningkat.

Baca Juga :  Fakta Menarik Dibalik Lirik Lagu Terhukum Rindu yang Ditulis Putra Siregar

 

Berdasarkan data BNPT, saat ini lebih dari 60 perempuan dan 20 anak di bawah umur yang dilibatkan dalam terorisme. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, terutama di era sebelum munculnya kelompok teroris ISIS.

 

“Kelompok teroris ISIS membolehkan perempuan bahkan anak-anak melakukan amaliyah,” ungkap dia.

 

Menurut Deputi 2 BNPT, keterlibatan perempuan dan anak pada aksi terorisme biasanya dilakukan dengan modus sederhana menggunakan peralatan yang mudah dan murah.

 

“Kasus-kasus teror dengan hanya bermodalkan pisau atau korek api,” katanya.

 

Selain dua tantangan tersebut, lanjutnya, terdapat juga empat tantangan lainnya yang dihadapi pemerintahan baru, yaitu terkait residivis terorisme, dinamika kekerasan di Papua, penggunaan teknologiteknologi dan pendanaan terorisme.

Penulis : DI

Editor : IZ

Berita Terkait

Pancasila Warisan Terbaik untuk Bangsa Indonesia
Steve Mara: Benny Wenda Sebar Hoaks Genosida, Tak Layak Bicara Papua
Badan Bahasa Targetkan 200.000 Lema pada Kamus Besar Bahasa Indonesia 2024
Begini Peran Kominfo dalam Satgas Pemberantasan Judi Online
Menkominfo: Pemberantasan Judi Online dan Pinjol Ilegal Libatkan Semua Kementerian
Satgas Pemberantasan Judi Online Segera Terbentuk, Presiden Ingatkan Jangan Berjudi
Presiden Jokowi: Pentingnya Konsolidasi Seluruh Pihak Turunkan Prevalensi Stunting
Indeks Demokrasi Indonesia 2023 Melampui Target
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 08:32 WIB

Pancasila Warisan Terbaik untuk Bangsa Indonesia

Senin, 17 Juni 2024 - 08:23 WIB

Steve Mara: Benny Wenda Sebar Hoaks Genosida, Tak Layak Bicara Papua

Minggu, 16 Juni 2024 - 10:05 WIB

Badan Bahasa Targetkan 200.000 Lema pada Kamus Besar Bahasa Indonesia 2024

Sabtu, 15 Juni 2024 - 11:56 WIB

Begini Peran Kominfo dalam Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 14 Juni 2024 - 07:28 WIB

Menkominfo: Pemberantasan Judi Online dan Pinjol Ilegal Libatkan Semua Kementerian

Kamis, 13 Juni 2024 - 07:19 WIB

Satgas Pemberantasan Judi Online Segera Terbentuk, Presiden Ingatkan Jangan Berjudi

Rabu, 12 Juni 2024 - 07:30 WIB

Presiden Jokowi: Pentingnya Konsolidasi Seluruh Pihak Turunkan Prevalensi Stunting

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:17 WIB

Indeks Demokrasi Indonesia 2023 Melampui Target

Berita Terbaru