INIKEPRI.COM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mendorong Komisi IV DPR RI untuk merumuskan regulasi yang menjadikan potensi kemaritiman sebagai salah satu indikator dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU).
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
Hal tersebut disampaikan Amsakar saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam di kawasan Jembatan II Barelang, Setokok, Jumat (20/6/2025).
Dalam forum itu, rombongan DPR dan pejabat teknis terkait juga meninjau langsung sarana pengawasan laut serta membahas penguatan upaya pemberantasan illegal fishing.
Sebagai tuan rumah, Amsakar menyambut hangat kehadiran rombongan DPR RI. Ia menyampaikan bahwa Batam tidak hanya dikenal sebagai kota industri, tetapi juga wilayah maritim strategis, dengan 67 persen wilayahnya berupa lautan. Batam memiliki potensi besar di sektor perikanan, wisata bahari, dan industri kelautan.
“Kami berharap potensi kelautan dan yang ada di Batam dapat di maksimalkan, sebagai pertimbangan dalam kebijakan nasional, khususnya penghitungan DAU,” harapan Amsakar.
Lebih jauh, Amsakar juga menyoroti kondisi masyarakat pesisir, terutama nelayan, yang masih menghadapi banyak keterbatasan. Ia prihatin karena kelompok yang berperan penting menjaga ketahanan pangan laut justru belum hidup sejahtera.
“Nelayan kita membutuhkan perhatian lebih. Mereka harus diberi ruang untuk berkembang dan tidak tertinggal secara ekonomi. Program pemberdayaan harus menyentuh langsung kebutuhan mereka, bukan sekadar formalitas,” ucap Amsakar.
Untuk itu, Amsakar mendorong pemerintah pusat melalui Komisi IV DPR RI agar memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi yang benar-benar menyasar nelayan dan masyarakat pesisir. Menurutnya, upaya ini penting agar kelompok tersebut bisa lebih mandiri dan sejahtera.
Ia juga berharap agar berbagai program yang diluncurkan kementerian teknis dapat dimaksimalkan, baik melalui pemberian subsidi sarana tangkap, pelatihan keterampilan, maupun perluasan akses pasar untuk hasil tangkapan nelayan.
“Jika program-program itu tepat sasaran dan berkelanjutan, kesejahteraan nelayan akan meningkat, dan pada akhirnya memperkuat sektor kemaritiman daerah dan nasional,” ujarnya.
Kunjungan Komisi IV DPR RI ini juga diharapkan membuka jalan bagi lahirnya kebijakan taktis dan strategis dalam pengelolaan sumber daya kelautan, khususnya di Batam. Amsakar menyatakan siap bersinergi untuk mendorong optimalisasi potensi maritim yang dimiliki daerahnya.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut antara lain Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono, Dirjen Pemanfaatan Ruang Laut (PRL) Kartika, serta sejumlah pejabat teknis lainnya.
Masih dalam semangat menjaga kelestarian laut, Amsakar bersama rombongan juga mengikuti aksi penanaman mangrove di pesisir Tanjung Piayu, sebagai bentuk komitmen menjaga ekosistem pesisir. Kegiatan ini digelar bersama Komisi IV DPR RI dan LSM Akar Bumi Indonesia.
Penulis : RBP
Editor : IZ
