INIKEPRI.COM – Natuna memiliki kekayaan minyak dan gas bumi (Migas) yang besar, namun persoalan kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan. Ketimpangan pembagian hasil sumber daya alam pun kembali disorot, menyusul diskusi peneliti Archipelago Natuna Research Center (ANRC) di Rumah Dinas Bupati Natuna, Senin (14/9/2026) siang.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penguatan kembali atau reborn ANRC sebagai lembaga pusat riset Natuna yang berkomitmen memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi berbasis data bagi pembangunan daerah.
Diskusi yang dihadiri para peneliti dan pengurus ANRC itu membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, potensi sektor perikanan, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) Natuna.
Bagi Hasil Migas Jadi Sorotan
Dalam pertemuan tersebut, para peneliti menilai mekanisme pembagian hasil Migas perlu dikaji secara mendalam. Mereka mendorong adanya transparansi dalam perhitungan dan distribusi DBH, sehingga hak daerah penghasil dapat diketahui secara jelas.
Dr H Tirtayasa SAg MA, C.NLP, C.LCWP, mengungkapkan perjuangan Natuna untuk menjadi daerah penghasil Migas membutuhkan upaya luar biasa kepada Pemerintah Pusat.
Menurutnya, perjuangan memperoleh pembagian hasil Migas yang lebih adil harus menjadi prioritas para pemangku kepentingan Natuna.
“Migas kita diperkirakan sekitar Rp150 triliun per tahun, akurasi data ini yang akan kita riset, dan kembali ke Natuna hanya sekitar Rp100 miliar,” ungkap Tirtayasa dalam diskusi tersebut.
Ia menegaskan, perhitungan dan rumus kalkulasi DBH perlu dibuka secara transparan agar masyarakat Natuna mengetahui hak daerah atas kekayaan alamnya.
Potensi Perikanan Turut Dikaji
Selain Migas, potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711, termasuk Laut Natuna Utara, turut menjadi perhatian.
Dalam diskusi itu disebutkan, sektor perikanan diperkirakan menghasilkan PNBP sekitar Rp15 triliun dalam satu tahun. Sementara dana yang dikembalikan ke Natuna disebut lebih kurang Rp5 miliar.
Angka-angka tersebut menjadi bagian dari data awal yang akan dikaji lebih lanjut oleh ANRC.
H Raja Mustakim, Penasehat ANRC, mengatakan persoalan ketimpangan pembagian hasil tersebut perlu diungkap kepada Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan dengan dukungan data yang valid.
“Ketidakadilan ini kita ungkapkan ke Pemerintah Pusat dan stakeholder pusat dengan data-data yang valid dan menjadi program dari ANRC ke depan,” tegas Raja Mustakim.
ANRC Dorong Pembangunan Berbasis Riset
Dr H Sahidun MM, peneliti ANRC yang juga dosen PEM Akamigas Cepu dan putra kelahiran Desa Kelanga, menyampaikan bahwa ANRC ke depan akan berpartisipasi aktif memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Natuna, Bupati Natuna, maupun Pemerintah Pusat.
Menurut Sahidun, pilihan prioritas riset harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan tantangan masa depan Natuna.
“Ke depan ANRC berpartisipasi aktif memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Natuna atau Bupati Natuna dan Pemerintah Pusat, sehingga pilihan-pilihan prioritas riset yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah dan tantangan masa depan Natuna,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain persoalan DBH Migas, pengembangan SDM Natuna juga menjadi agenda penting. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Putra-Putra Natuna Bersatu dalam Riset
Penguatan kembali ANRC diinisiasi H Raja Mustakim bersama para peneliti yang memiliki kepedulian terhadap masa depan masyarakat Natuna.
Seluruh anggota ANRC disebut merupakan putra-putra Natuna yang ingin berkontribusi melalui riset dan kajian strategis.
Jajaran yang terlibat dalam kegiatan tersebut di antaranya Dr H Umar Natuna selaku Pembina, Dr H Sahidun MM, Dr H Kamaruddin SP MSi, Dr H Tirtayasa SAg MA, C.NLP, C.LCWP, serta Direktur Eksekutif ANRC Dr H Amiruddin MPA.
Diskusi dan sharing tersebut dinotulen oleh Dr (Can) Edo Saputra SE MSi.
Melalui penguatan lembaga riset ini, ANRC diharapkan mampu menghadirkan kajian yang memberikan dampak nyata bagi arah kebijakan pembangunan Natuna.
Persoalan DBH Migas, potensi perikanan, dan pengembangan SDM menjadi bagian dari agenda riset yang akan dilakukan untuk mendorong pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Natuna.
Penulis : IZ
